Resensi Buku MRV: Chavez dan Revolusi Venezuela

catatan:

Resensi Buku ini tidak merefleksikan pandangan IRASPI

Judul : Memahami Revolusi Venezuela, Perbincangan Hugo Chavez dengan Marta Harnecker
Judul Asli : Understanding the Venezuelan Revolution, Chavez talks to Marta Harnecker, Monthly Review Press, 2005
Penulis : Marta Harnecker
Penerbit : Aliansi Muda Progresif dan Institute Global Justice
Penerjemah : Aan Rusdianto dkk
Editor : Pius Tumangger
Cetakan : Pertama, Februari 2007
Jumlah Halaman : 241 Halaman
Harga : Rp 25.000,00

Diuat di www.bekasinews.com pada tanggal 2 Juli 2008

Chavez dan Revolusi Venezuela

AJ Susmana*


Melihat cover buku ini, bisa saja orang akan langsung berkomentar: “Lho kok mirip Prabowo dengan Kabaret Kopassusnya?” Komentar ini entah apa maksudnya, tentu mengandung harapan, penilaian atau bahkan sinis: Tentara, dalam hal ini tentara Indonesia, bisakah berperan dalam demokratisasi dan kesejahteraan rakyat?

Hugo Chavez Frias yang menjadi cover buku ini memang seorang tentara dan akhir-akhir ini menjadi perhatian banyak orang, banyak kalangan. Sepak terjangnya pun selalu diikuti, terutama dalam menghadapi Amerika Serikat dan tak hentinya menyerukan dan menggalang persatuan bangsa-bangsa untuk menghadapi kekuatan neoliberalisme yang dimotori Amerika Serikat. Misalnya pembentukan ALBA, Alternatif Bolivarian untuk Amerika Latin, dengan anggota sementara: Kuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua dan Ekuador. Pernyataan-pernyataan pun Pidatonya yang menggugah dan memberanikan rakyat miskin pun sering dikutip seperti: “…bila kita hendak mengentaskan kemiskinan, kita harus memberikan kekuasaan pada si miskin, pengetahuan, tanah, kredit, teknologi dan organisasi. Itulah satu-satunya cara mengakhiri kemiskinan”.

Bagi sebagian aktivis sosial dan politik di Indonesia, Chavez menjadi inspirasi karena keberhasilannya menasionalisasi kekayaan minyak negaranya untuk misi-misi kesejahteraan rakyat dan keberhasilannya mendorong partisipasi rakyat dalam menentukan kebijakan publik. Keberhasilan ini juga ditunjukkan dengan besarnya dukungan rakyat terhadap Chavez setidaknya ketika terjadi kudeta kepada dirinya. Tanpa dukungan media televisi swasta dan sementara itu satu-satunya televisi pemerintah pun disabotase penyiarannya, Chavez dapat bertahan dari usaha kudeta yang dipimpin partai politik sayap kanan, asosiasi bisnis, beberapa perwira tinggi militer dan didukung Amerika Serikat pada tanggal 11 April 2002. Lingkaran Bolivariannya yang kebanyakan rakyat miskin kota sebagai basis utama pendukungnya dalam waktu 48 jam dapat bergerak ke istana dan menggagalkan kudeta.

Dengan dukungan kekuatan rakyat inilah, Chavez memberanikan diri untuk mendeklarasikan Sosialisme Abad 21, yang bercirikan humanisme, demokratik, dan solidaritas.

Marta Harnecker, penulis buku ini dalam kesempatan lain mengatakan: “Chavez tahu bahwa kita hanya dapat menciptakan masyarakat sosialis masa depan jika rakyat yang paling sederhana, yang paling miskin, yang paling tertindas, bisa terlibat dalam proses tersebut. Hal yang hebat dari Chavez bahwa ia adalah pemimpin yang mempromosikan organisasi kerakyatan, orang yang yakin bahwa kekuatan dalam proses ini adalah organisasi. Chavez selalu menyerukan, pembentukan lebih banyak organisasi dan penciptaan organisasi baru. Kadang, terlalu banyak. Ini adalah kreativitas yang memberi kesempatan semua orang untuk mengorganisasi diri. (Marta Harnecker: Eksperimen Kuasa Kerakyatan di Venezuela, dalam Global Justice Update, Tahun V, No 2 Februari 2007;34-36)

Dengan begitu kehadiran buku ini dalam terjemahan Indonesianya, patutlah disyukuri. Setidaknya, para aktivis sosial dan politik yang bercita-cita menyejahterakan rakyat dapat bercermin dari sepak terjang Chavez, bahkan Pemerintah SBY-JK yang saat ini juga menghadapi kendala yang sama: kemiskinan rakyat di tengah kelimpahan kekayaan alam.

Buku yang dibuat berdasarkan wawancara ini sepertinya mengingatkan kita pada percakapan Cindy Adams dengan Bung Karno, yang kemudian menghasilkan Autobiografi Bung Karno yang popular tersebut. Bedanya: Bung Karno ketika bertemu Cindy Adams sudah menjelang keruntuhannya, akibatnya revolusi Indonesia dari kaca mata Bung Karno sudah tak begitu tampak apinya sementara pertemuan Marta Harnecker dengan Chavez ini ketika Chavez berada dalam kekuasaan. Dengan demikian perspektif-perspektif revolusi, kendala dan hambatannya serta beberapa kemenangan dapat dijelaskan dan semuanya menunjukkan pada proses yang sedang berjalan: proyek sosialisme abad 21. Pembaca buku ini pun, sepertinya diharapkan untuk terlibat pada proses sejarah yang saat ini sedang berjalan dan bertransformasi di Venezuela dan Amerika Latin. Setidaknya menjadi saksi terhadap perubahan yang sedang berjalan ini.

Melalui wawancara dengan Marta Harnecker ini, Chavez juga dapat menunjukkan proses perubahan itu dengan baik, termasuk pahit getirnya dalam memimpin revolusi Venezuela.

“Kami berdebat secara mendalam mengenai arah yang akan diambil. Saat itu, terdapat cukup banyak kontradiksi; beberapa grup menolak jalur electoral, dan mereka meninggalkan gerakan. Mereka menuduh kami telah mengabaikan revolusi karena tidak melanjutkan perjuangan bersenjata tapi siapakah yang pernah berkata bahwa senjata menjamin arah revolusi? Sama seringnya, senjata telah menjadi alat kontra-revolusioner. Masih terdapat beberapa individu atau grup yang kritis terhadap proses pemilihan namun yang lainnya telah kembali bersama kami” (h. 58)

Buku wawancara ini juga memberikan gambaran tentang watak demokratik, kecerdasan dan kerendah-hatian Chavez sebagai pejuang revolusioner. Ia tampak tak pernah memendam rasa yang membuatnya dapat menjadi korban perasaan atau sakit hati di hadapan pejuang-pejuang lainnya. Situasi ini ditunjukkan ketika Marta menanyakan: Adakah dalam suatu masa dalam hidup Anda, Anda mengakui kepemimpinan orang lain di samping diri Anda sendiri?

Jawaban Chavez jelas:

“Ya, sebagai seorang tahanan, ketika kami tengah mempersiapkan pemberontakan militer yang kedua, muncul sebuah kelompok pimpinan militer lainnya. Saya ingat kami mengirim surat dan catatan dari penjara untuk persiapan pemberontakan kedua, yang kami harapkan terjadi pada Juni atau Juli, utamanya terdiri dari orang-orang dari angkatan darat. Kemudian di penjara, kami mendapat informasi lewat salah satu perwira tentara yang masih bebas, bahwa orang-orang dari angkatan laut dan angkatan udara juga tengah mempersiapkan gerakan lainnya. Mendapat kabar itu kami memutuskan untuk menghentikan gerakan kami. Dan saya adalah salah seorang yang mengirimkan pesan bahwa saya mengakui komando mereka yang berada di luar penjara itu: “Kami adalah tahanan, dengan keterbatasan yang banyak; kepemimpinan adalah yang berada di luar sana: Laksamana Gruber, Jenderal Visconti, Laksamana Cabrera Aguire dan Kolonel Virginio Castro. “Mereka membentuk sebuah komando politik militer. Waktu itu, sebagai contoh saya merekomendasikan agar mereka memasukkan Pablo Medina ke dalam komando politik itu dan mereka melakukannya. Situasi saat itu menunjukkan bahwa saya tidak bisa sebagai pemimpin.” (h.68-69)


Sebagai catatan penutup, buku ini memang setidaknya dapat memberikan gambaran untuk memahami revolusi Venezuela. Tapi, ini belum cukup. Dia baru membukakan pintu yang membuat kita dapat masuk ke pemahaman revolusi Venezuela yang lebih luas dan jelas. Judul buku ini mungkin yang tepat adalah Memahami Chavez: Chavez dengan revolusinya, para pendukungnya dan para inspiratornya: yang bergerak dari Simon Bolivar, Mao Zedong, Lenin …sampai Yesus Kristus.

Untuk memudahkan pembaca, buku ini juga dilengkapi indeks tokoh dan peristiwa penting.

No Volveran: Tayangan Pendakian Seperempat Menuju Puncak

Ditulis oleh: Pius Tumangger - anggota Aliansi Muda Progresif (AMP)

Proses sosial politik di Venezuela, semenjak pemerintahan Chavez (tahun 1999), sudah cukup sering di muat dalam pemberitaan-pemberitaan media internasional, juga di Indonesia. Di samping berita tentang perang Irak, nuklir Iran, pengisolasian rakyat Palestina, kejadian-kejadian dalam panggung politik Venezuela sering mengetengahkan adegan yang bernilai penting secara politik, tidak hanya bagi negerinya, juga bagi dunia internasional. Kudeta pemerintahan terhadap Chavez (April 2002), pemogokan perusahaan minyak nasional, konflik Chavez dengan media swasta (khususnya RCTV), kegagalan referendum konstitusi (akhir 2007), pertarungan lewat arbritrase dengan salah satu perusahaan minyak internasional, adalah beberapa peristiwa yang mendapat sorotan secara internasional. Kejadian-kejadian tersebut tidak bisa dipungkiri akibat kebijakannya pemerintahan Chavez yang bertentangan dengan kebijakan neoliberal yang berlaku umum saat ini.

Perkembangan yang terjadi di Venezuela adalah perkembangan yang makin progresif, kendati referendum konstitusi kedua kalinya pada akhir tahun 2007 yang diusulkan oleh kekuatan Chavez mengalami kekalahan. Terbukti dengan makin banyaknya perusahaan dan sektor usahanya dimana kepemilikan negara makin besar.

Sebuah film dokumenter berjudul “No Volveran”, dibuat menjelang dan saat pemilihan presiden Venezuela tahun 2006, dimana Chavez kemudian terpilih kembali sebagai presiden, menampilkan perkembangan gerakan rakyat yang telah beranjak lebih maju dibanding dari periode sebelumnya. Bila Chavez sebelumnya, sebagaimana diungkapkan dalam buku Martha Harnecker “Memahami Revolusi Venezuela”, harus berupaya kuat dan kesulitan dalam mengorganisir rakyat, maka film ini menyuguhkan kita sebuah bentuk kegigihan rakyat mengorganisir diri, dan memperjuangkan tuntutannya ke pemerintah. Jika pada tahun 2004, manajemen buruh, manajemen sendiri, ko-manajemen, dan produksi oleh asosiasi produser masih sebatas tuntutan dan impian, maka sejak tahun 2005 telah menjadi kenyataan.

Salah satunya, yang menjadi sentral dalam film ini, adalah perjuangan buruh Sanitarios Maracay, produksinya berupa jamban keramik. Jangan bandingkan dengan perjuangan/aspirasi buruh di pabrik tersebut dengan Indonesia. Bahkan diantara gerakan buruh lainnya di Venezuela, gerakan buruh tersebut merupakan paling maju. Mereka menuntut nasionalisasi 100% terhadap pabrik tempat mereka bekerja, yakni negara menguasai penuh namun operasional/manajemen dibawah kontrol buruh. Sementara itu bentuk kepemilikan lainnya atas perusahaan-perusahaan yang diambil alih masih pada tahap separuh dimiliki oleh buruh dan separuhnya oleh negara, seperti Invepal (kertas). Dalam bentuk kedua ini, maka peningkatan keuntungan usaha sebagian akan menjadi milik buruh yang bekerja di pabrik tersebut. Belajar dari sistem manajemen buruh Yugoslavia (Michael Lebowitz, 2006) bentuk seperti yang terakhir ini juga masih mengandung persoalan, ketika terjadi persaingan antar pabrik, atau masih berpeluangnya terjadi kontradiksi antara pencari pekerjaan, komunitas yang lebih luas dengan buruh yang langsung bekerja di pabrik tersebut. Bentuk manajemen/kepemilikan lainnya yang ditampilkan adalah kepemilikan saham antara koperasi dan pemerintah. Tentu, bentuk ini lebih mundur dibanding dengan dua bentuk yang diatas, terlebih lagi koperasi tersebut masih memperkerjakan buruh yang bukan menjadi pemilik/anggota koperasi.

Membandingkannya dengan Indonesia

Membandingkan dengan Indonesia, tentu akan banyak perbedaan. Selain perbedaan lokasi geografis dan demografisnya, perbedaan yang paling penting adalah perbedaan kemajuan/konteks gerakan dan karakter pemerintahan yang ada di Venezuela dan Indonesia. Sejak terjadi gerakan protes rakyat mengguncang struktur kelas mapan namun direpresi oleh pemerintah pada tahun 1989, yang dipicu oleh kenaikan harga minyak, yang dikenal dengan peristiwa Caracazo, gerakan rakyat makin masuk ke tengah panggung politik, terutama setelah kemenangan Chavez sebagai presiden pada tahun 1998. Pemerintahan Chavez telah berhasil menulis ulang/memenangkan referendum konstitusi yang lebih pro-manusia (rakyat) tahun 1999, melaksanakan program-program ambisius yang meningkatkan indeks kualitas sumber daya manusia lewat bebagai misi, seperti Misi Barrio Adentro (kesehatan), Misi Robinson (melek huruf), perumahan, dan lain-lain.

Sementara di Indonesia, gerakan rakyat masih menjadi figuran dalam panggung politik nasional. Di luar keberhasilannya membukakan ruang yang lebih demokratis, membukakan panggung politik bagi para pemain baru untuk bersimbiosis-mutualisme dengan pemain sebelumnya, tidak banyak yang bisa dicatat atas prestasi gerakan rakyat di Indonesia, kalau tidak boleh dibilang mengalami kemunduran semenjak pemerintahan Megawati.

Apa yang disuguhkan dalam film No Volveran layaknya sebuah tayangan apa yang terjadi dalam jarak seperempat menuju pucak dalam sebuah pendakian. Di sisi lain, kita baru seperempat pendakian dari bawah kaki gunung. Tentunya, vegetasi gerakan, kesegaran cuaca bagi pemikiran rakyatnya dan keindahan yang tertampil akan mengalami perbedaan kualitas dari kedua ketinggian tersebut.

Kembali ke Realitas Kita

Dengan kondisi gerakan di Indonesia yang masih figuran dan lemah, maka tentu menjadi tugas adalah memperbesarnya.

Saat ini, tentu gerakan di Indonesia tidak terilusi akan tercapainya kemenangan dengan segera. Sebagaimana dikatakan oleh Meyer (nama samaran seorang progresif Rusia), kita tidak terilusi kemenangan, kita tidak akan menang saat ini. Pekerjaan sekarang adalah menjatuhkan otokrasi. Tidak menjatuhkan otokrasi karena prospek kemenangan masih jauh adalah tindakan yang salah dan bukan karakter organisasi progresif (David Shubb). Kendati pendapat tersebut dia ungkapkan pada tahun 1905, relatif memiliki ketepatan dengan Indonesia saat ini.

Kelompok yang tidak terilusi jelas melihat bahwa Pemerintahan SBY-Kalla tidak saja bukanlah pemerintahan populis (yang melandaskan kekuasaannya dengan memberi sogokan-sogokan kepada rakyat tanpa upaya serius meningkatkan kapasitas rakyatnya), namun lebih ekstrim dari itu dia adalah pemerintahan pro-investor. Hal tersebut tampak diantaranya dalam kasus Lapindo dimana dana APBN diporot untuk membayar apa yang seharusnya menjadi tanggungan Lapindo Brantas Inc, atau pelajaran dari dihentikannya kasus BLBI.

Isu nasionalisasi bagus untuk diketahui, dan perlu untuk dipahami. Namun memprioritaskan isu nasionalisasi dengan konteks pemerintahan yang ada sekarang, bukanlah tindakan yang efektif, sesuai dengan ketinggian pendakian kita saat ini. Prioritas utama adalah memblejeti pemerintahan yang tidak pro rakyat, dan menarik rakyat luas untuk masuk dan mendukung kelompok gerakan. Dengan membesarnya kekuatan rakyat, (dan menghasilkan pemerintahan yang progresif), barulah tuntutan nasionalisasi menjadi realistis dan memiliki pijakan.

Apa yang disungguhkan oleh film No Volveran adalah gambaran gerakan yang akan terjadi di depan, jika saja kita berhasil melanjutkan pendakian, dengan keberhasilan membangun kekuatan yang lebih besar, dengan kerja-kerja yang terukur kemajuannya sepanjang rute pendakian.

Belajar Dari Hugo Chavez

Pengantar Buku

Memahami Revolusi Venezuela, versi Indonesia diterbitkan oleh AMP dan IGJ April 2006

BELAJAR DARI HUGO CHAVEZ:

MEMBUAT REVOLUSI UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

Oleh: Bonnie Setiawan

Membaca buku ini, kita disadarkan bahwa Chavez senyatanya adalah seorang konstitusionalis. Di balik retorika revolusionernya, Chavez sesungguhnya adalah seorang revolusioner konstitusionalis. Dan yang hebat dari Chavez, konstitusi ini adalah pengejawantahan dari kekuatan konstituensi (nama lain dari rakyat banyak atau berbagai kelompok-kelompok kemasyarakatan yang memberikan mandat kepada sebuah pemerintah). Ia menyebutnya sebagai ‘konstitusi revolusioner” yang memberi legitimasi penuh agar kekuatan rakyat sebagai konstituen utama bisa bangkit dan kuat.

Apa yang terjadi saat ini di Venezuela, adalah unik dan spesial. Dan buku ini memberikan penjelasannya secara memadai dari orang yang paling bertanggungjawab terhadap gerak dan perkembangan politik mutakhir di Venezuela, Kol. (purn) Hugo Chavez Frias. Hugo Chavez adalah manusia unik, karena ia mematahkan banyak mitos revolusi. Sebagaimana diketahui, revolusi dalam kamus kiri adalah revolusi rakyat, di mana inisiator dan penggeraknya adalah kelas paling revolusioner dalam sistem kapitalisme, yaitu kelas buruh (Marx dan Lenin) dan kelas petani (Mao). Di luar itu adalah tabu, dan biasa disebut sebagai ‘petualang’ atau revisionis. Sejarah perebutan kekuasaan a’la Marxisme bersandar pada revolusi rakyat ini. Tanpa rakyat yang ber-revolusi, maka itu tidak bisa disebut sebagai revolusi. Apalagi istilah ‘kudeta’, adalah sesuatu yang tabu untuk dijalankan di dalam Marxisme, karena kudeta berarti petualangan borjuis kecil yang bersifat subyektivis. Karena itu misalnya gerakan G30S di tahun 1965 lewat kudeta, adalah tabu untuk dijalankan oleh PKI. PKI harus melalui revolusi rakyat untuk mencapai kekuasaan. Masih menjadi perdebatan, siapa yang memicu kudeta G30S. Akan tetapi kudeta jelas keluar dari pakem sebuah revolusi Marxis.

Beruntung bahwa Hugo Chavez bukanlah seorang Marxis. Dia juga bukan anggota Partai Komunis Venezuela atau partai Marxis lainnya, sehingga tidak bisa dihujat oleh partainya. Ia adalah anggota militer, Kolonel Parakomando (Kopassus kalau di Indonesia), yang mempunyai keberpihakan kepada rakyat kecil. Karenanya ia tidak bisa dicap revisionis atau petualang. Hugo Chavez dengan kelompok militernya, MBR 200 (Gerakan Bolivarian revolusioner) yaitu sebuah gerakan militer-sipil terkoordinir baik, yang memulai perubahan revolusioner di Venezuela. Mereka berasal dari taruna-taruna universitas militer yang lulus tahun 1970an (Chavez lulus tahun 1975), yang kemudian menjadi instruktur-instruktur militer yang menyemai ide revolusi kepada tentara-tentara muda angkatan 1980-1983. Inilah kelompok inti gerakan yang sampai sekarang menjaga keberlangsungan revolusi Bolivarian tersebut. Disamping itu, mereka mempunyai komite-komite Bolivarian, kelompok-kelompok kecil sipil yang merupakan sambungan mereka ke basis rakyat. Menurutnya, “Kami beranjak dari organisasi militer klandestin menjadi sebuah gerakan rakyat, kendati selalu ada sebuah kehadiran militer, itu adalah sebuah gerakan sipil-militer.”

Karena tidak berdasarkan kaidah kiri yang umum, maka pertama kali banyak orang tidak bisa mengidentifikasi siapa Hugo Chavez dan kelompoknya ini. Akan tetapi mereka maju terus dengan ide-idenya, khususnya ide-ide revolusioner dari Bapak Revolusi Amerika Latin, Simon Bolivar. Yang menarik, meskipun Chavez bukan seorang Marxis, ia juga bukan anti-Marxis. Ia juga bukan anti-komunis. Chavez adalah seorang kiri, yang mengambil banyak ide dari beragam orang-orang revolusioner, baik itu Komunis, Marxis, Populis, Nasionalis, dan lainnya. Katanya, “dengan Torrijos, saya menjadi seorang torrijista; dengan Velasco, saya menjadi seorang velasquista. Dan dengan Pinochet, saya menjadi seorang anti-pinochetista.” Chavez intinya adalah seorang progresif-revolusioner (meminjam istilah Bung Karno) yang terbakar hati dan jiwanya oleh penderitaan rakyat dan karenanya berkehendak berjuang merubah sistem agar bisa membawa kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat kecil. Ia lebih mirip seorang ‘eklektik’, seperti Bung Karno, yang meminjam dan memakai semua ide-ide revolusioner kiri, tetapi menjalankannya dengan gayanya sendiri.

Dan Chavez juga bukanlah sekedar petualang revolusioner, tetapi sungguh-sungguh menjalankan perebutan kekuasaan secara sistematis dan terencana. Pertama, lewat kudeta yang gagal di tahun 1992. Kedua, barulah mengikuti Pemilu yang dimenangkannya secara sukses di tahun 1998 lewat 56% suara. Keunikan Chavez adalah membalikkan proses, merebut kekuasaan dulu secara konstitusional, baru menjalankan revolusi. Alih-alih Chavez membangun kekuatan buruh dan tani, Chavez justru menjalankan proyek Majelis Konstitusi, sebuah kendaraan yang akan dipakainya untuk di kemudian hari menjalankan proses transisi politik ke tahap revolusi. Majelis Konstituante ini adalah alat untuk mengorganisir gerakan kerakyatan. Agendanya adalah meningkatkan standar kehidupan rakyat, mempertahankan kedaulatan nasional, dan memperkuat kekuasaan yang setara dengannya. Yang menarik ide ini berasal dari sebuah survei yang dijalankan terlebih dahulu terhadap sekitar 100.000 orang antara tahun 1996-1997 yang menyimpulkan bahwa “sebagian besar rakyat tidak menginginkan sebuah gerakan kekerasan, namun mereka lebih mengharapkan agar kami mengorganisir sebuah gerakan politik yang terstruktur untuk mengambil alih negeri melalui jalur yang tepat.” Inilah kiranya yang unik dari revolusi Bolivarian a’la Chavez, yaitu revolusi konstitusionalis, percaya kepada perebutan kekuasaan secara konstitusional, damai dan sesuai ‘rule of law’; sementara di lain pihak konsisten setia kepada amanat penderitaan rakyat sampai akhir (slogannya yang terakhir adalah “Sosialisme atau Mati”), serta merubah konstitusi dan Undang-undang yang konsisten dengan perjuangan tersebut.

Apa yang terjadi di Venezuela sekarang adalah sebuah proyek eksperimentasi bagi mewujudkan sebuah “Sosialisme Abad 21”, demikianlah yang dikatakannya setelah memenangkan Pemilu terakhirnya, Desember 2006. Apa yang menarik dari Chavez adalah sikapnya yang terbuka, tidak sektarian, tidak sempit, setia kepada rakyat kecil dan percaya kepada revolusi damai dan demokratis. Bagi banyak kalangan Marxis, ia akan tetap di cap sebagai revolusi Borjuis kecil. Tetapi mungkin itulah sumbangan Chavez, yaitu perubahan kekuasaan atau perubahan sosial bisa dilakukan lewat berbagai jalur, tidak harus melalui jalur Marxis klasik. Seperti yang dikatakannya sendiri oleh Chavez, “Saya adalah seorang manusia di tengah situasi khusus, dan hal terindah adalah seorang individu manusia yang hidup mampu memberi kontribusi terhadap pertumbuhan, kebangkitan kekuatan kolektif. Itulah yang sebenarnya!.”

Akan tetapi eksperimen Chavez masih akan menemui banyak hambatan, bukan saja dari musuh-musuh dalam negeri, tetapi juga dari musuh besarnya: Amerika Serikat. Khususnya pertanyaan kunci: apa yang terjadi bila misalnya Chavez terbunuh? Revolusi Bolivarian memang masih berhutang pada energi dan dedikasi seorang besar: Hugo Chavez. Tapi sampai kapan? Berbeda dengan di Kuba (di mana Chavez berguru kepada Fidel Castro), revolusinya berasal dari perjuangan bersenjata dan dikawal oleh Partai Komunis; maka apa yang terjadi di Venezuela lebih mengesankan tindakan “one man show” dengan kelompok militernya yang progresif dan konsisten. Meski demikian, eksperimen Venezuela dan Chavez-nya saat ini telah memberikan sumbangan nyata bagi pergerakan progresif rakyat sedunia, lewat karya-karya nyatanya yang tak terbantahkan, yaitu: naiknya kesejahteraan rakyat kecil di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur publik; berdaulatnya Venezuela di bidang migas dan kebijaksanaan ekonominya, khususnya dengan pertumbuhan ekonominya yang tinggi (10%) di luar resep ‘Konsensus Washington’; kebijakan luar negeri dan regionalnya (ALBA) yang mandiri dan anti-AS; serta telah adanya konstitusi dan perundang-undangan yang pro-rakyat. Buku ini adalah penjelas terbaik tentang apa dan bagaimana Hugo Chavez dan Revolusi Bolivarian. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Chavez diberi umur yang panjang sampai ia bisa mensejahterakan rakyat Venezuela seluruhnya, sehingga Sosialisme abad-21nya bisa benar-benar terwujud. ***

Maksimalisasi Kekuatan Masyarakat Sipil

Tak dapat lagi kita menutupi kenyataan, permasalahan sosial yang terus masih tetap memburuk menimpa kehidupan masyarakat bawah/miskin, yang sejatinya menjadi ruang hidup organisasi-organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi massa, yang kini sering juga disebut dengan Civil Society Organization (CSO). Permasalahan ekonomi dan sosial yang meluas bersamaan dengan struktur pemerintahan yang memastikan berjalannya mekanisme demokrasi yang juga belum berdiri kokoh. Berkaitan dengan agenda penguatan masyarakat sipil, tak dipungkiri, militerisme, yang terbangun selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, belum sepenuhnya berhasil terbersihkan dari jalan raya demokrasi.

Pemilu multi partai sudah berlangsung dua kali, pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung telah pula diselenggarakan. Namun, struktur militer sebagai penyokong utama militerisme di dalam wilayah masyarakat sipil masih merupakan hambatan untuk peningkatan kualitas demokrasi, keberadaan lembaga teritorial yang kokoh berdiri dan tak tersentuh oleh arus perubahan reformasi, membuat pengaruh kekuatan militer terhadap kekuasaan trias politika (ekskutif, legislatif dan yudikatif) dan juga ke dalam wilayah-wilayah masyarakat sipil masih dominan dan tidak bisa dipungkiri. Paling tidak, dengan struktur yang demikian, dia menjadi variabel yang harus diperhitungkan oleh pemerintahan yang sipil sekalipun dalam menentukan kebijakan-kebijakannya, ditambah lagi dengan dampak sosiologis dan psikologi yang tercipta selama masa kekuasaan Orde Baru.

Kalau disepakati, disamping militerisme, problem pokok yang sekarang sangat dihadapi kehidupan mayoritas rakyat sipil adalah globalisasi berserta ekses-eksesnya, primodialisme/feodalisme yang kadang mencuat dalam bentuk konflik horizontal di dalam masyarakat, dan ketidakpatutan-ketidakpatutan lembaga negara (korupsi, mempermainkan hukum demi kepentingan penguasa). Kesemua ini memberi akibat yang merugikan bagi semua kelompok sosial—semua sektor, ras, dan gender.

Agar tidak menjadi ahistoris, proses ini tidak terlepas dari sejarah negara dunia ketiga paska pembebasan kolonial, yang secara secara internal, belum menghasilkan pemerintahan yang secara organik berasal dari rakyat, yang senafas dengan penderitaan rakyat, dan berupaya keras demi kemajuan rakyat dan demokrasi, dan secara eksternal belum sepenuhnya berhasil menempatkan relasi Selatan-Utara dalam posisi yang seimbang, bekerjasama demi kemajuan, keadilan sosial dan perdamaian dunia.

Proses yang belum selesai ini menghasilkan pemerintahan yang bertentangan dengan basis sosialnya. Indonesia yang pernah bisa melakukan relasi dan sikap politik yang independen pada tahun 1949-1965, kini menjadi menjadi tergantung, sehingga pemerintah berkali-kali melakukan kebijakan yang kontraversial, seperti privatisasi, pencabutan subsidi yang merupakan bagian kebijakan arus utama ekonomi neoliberal, didalam penyelenggaraan negara yang belum sepenuhnya demokratis. Karena kontradiksi ini, tidak heran penerimaan rakyat terhadap pemerintahan yang baru naik tidak berlangsung lama. Dalam periode yang singkat sudah medapatkan resistensi-resistensi dari basisnya, dan tidak sedikit pemerintahan ini kemudian terjatuh oleh perlawanan rakyatnya akibat dampak-dampak kebijakan globaliasi dan neoliberal yang diterapkan, seperti banyak terjadi di negara Amerika Latin.

Semenjak tahun 1970-an muncul lah institusi yang kini dikenal sebagai Lembaga Sosial Masyarakat, yang melakukan advokasi, pengorganisiran dan penelitian-penelitan permasalahan sosial. Sepanjang tahun 1970-1990-an gerakan ini memainkan peran di dalam advokasi, mobilisasi meliputi berbagai sektor, ras, region terhadap persoalan yang dihadapi oleh rakyat, yang berbenturan langsung dengan modal bertaut dengan intrumen negara yang represif. Pembangunan organisasi massa di lapangan rakyat sipil dilakukan; namun, terdapat satu warna yang umum: menjaga jarak terhadap alternatif yang bersifat politis. Ilusi yang ditanamkan oleh penguasa Orde Baru secara sadar atau tidak sadar, dimamahbiak oleh lembaga swadaya masyarakat. Walau kerap berhadapan dengan negara, watak perjuangannya tidak politis. Ketika permasalahan rakyat telah akut dan berlarut-larut tidak banyak yang memiliki agenda penggantian terhadap kekuasaan yang ada dan menawarkan solusi alternatifnya, termasuk sistem alternatif yang ditawarkan. Tentu dengan perjuangan seperti ini menghasilkan output perjuangan yang berbeda pula.

Dengan menjauhkan rakyat dari alternatif perjuangan dan organisasi yang bersifat politis, membuat basis pengorganisiran tidak membuahkan masyarakat sipil yang kuat. Perjuangan menjadi fragmentatif, mayoritas terjebak kepada pemenuhan tuntutan yang mendesak yang dihadapi (advokasi kasus), tidak berkemampuan membangun wadah organisasi yang mampu merespon berbagai permasalahan, dan juga memiliki visi ke alternatif pembangunan kekuatan masyarakat sipil dan demokrasi. Ini terlihat dari warisan massa mengambang yang di plot oleh Orde Baru, tidak berhasil diselesaikan. Maraknyaknya pengaruh politik uang, mobilisasi pemilih lebih kepada pencitraan yang lewat media, bukan berdasarkan program dan pengamatan historis perjuangan partai yang dipilih, yang kini banyak dikeluhkan para intelektual, adalalah termasuk konsekuensi perjuangan yang diambil sebelumnya. Dengan metode pemberdayaan masyarakat sipil seperti ini, tentu memiliki keterbatasan-keterbatasan basinya dan kualitas demokrasi yang diambil. Kualitas politik basis massa rakyat membentuk kualitas sistem demokrasi. Namun pengalaman dilapangan, sering pembicaraan tentang alternatif politik ini dihindarkan, dan sehingga mereproduksi gambaran politik yang mekanik dan vulgar: sebatas dukung-dukungan semata, wilayah pertarungan kepentingan yang sempit.

Kejatuhan Suharto, secara internal akibat gerakan mahasiswa yang kemudian meluas menjadi perlawanan seluruh rakyat, membuktikan kemampuan gerakan rakyat sipil yang sudah berwatak politis. Walaupun banyak mahasiswa berpuas diri menggambbarkan perjuangan mereka semata perjuangan moral semata, namun tidak bisa diingkari mereka telah memasuki wilayah pertarungan politis. Tujuan dan hasrat perjuangan bukan lagi advokasi dalam batas-batas domain kekuasan Suharto, namun melihat Suharto itu sendiri sebagai sumber masalah yang memberati kehidupan rakyat. Gerakan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari resultan perlawanan masa-masa sebelumnya. Dari sini sudah terlihat empiris, hanya gerakan yang memiliki karakter perjuangan keluar dari domain kekuasaan dan sistem yang ada sanggup membawa perubahan, dan tentu juga menuntut syarat lainnya, seperti keikutsertaan massa rakyat yang luas dalam perubahan.

Dari penelitian yang beberapa waktu lalu dilakukan oleh Demos yang melibatkan responden 350 aktivis dari berbagai kota, terlihat baik organisasi masyarakat sipil maupun lembaga swadaya masyarakat, mengalami keberjarakan dengan massa rakyat, yang seharusnya menjadi basisnya. Sehingga mengutip istilah Gramsci, mereka tidak menjalankan peran sebagai intelektual organik.

Ini tentu membuat kelemahan bagi kedua-duanya, terhadap lembaga swadaya masyarakat dan massa rakyat. Bagi lembaga swadaya masyarakat, keberadaan seperti ini tidak mampu melakukan agenda perubahan dalam rangka memperkuat posisi masyarakat sipil dan peningkatan kualitas demokrasi. Bagi massa rakyat, dia kehilangan salah instrumen pembantu yang sebenarnya memiliki syarat-syarat yang modern.

Tantangan bagi kita yang berkutat dalam lembaga masyarakat sipil untuk melakukan perbaikan, apakah kita bisa melakukan perubahan di dalam sejarah. Tidak lagi terfragmentatif berdasarkan wilayah profesionalitas masing-masing, tidak terjebak dalam merespon isu-isu yang mendesak semata, namun juga memiliki visi alternatif kedepan, dan tidak terjebak dan mereproduksi gambaran politik yang vulgar dan mekanik. (pius tumangger)

tulisan ini dibuat pada tahun 2004, namun kelihatannya masih relevan dengan situasi sekarang.