Pengantar Editor: Buku Memahami Revolusi Venezuela

Pengantar Editor

Buku ini diterjemahkan dengan maksud memberikan bahan referensi bagi aktivis dan kelompok-kelompok rakyat di Indonesia yang tengah bekerja mengusahakan tatanan kehidupan manusia yang lebih baik. Setelah himpitan kebijakan neoliberal yang diterapkan pemerintah makin terasa berat, sementara kekuatan politik penyelamat keluar dari krisis belum juga nyata terbangun, apa yang sedang berlangsung di kawasan Amerika Latin (salah satu yang terkemuka adalah Venezuela) adalah sebuah penyemangat dan menjadi contoh hidup bahwa kebijakan neoliberal bukanlah perangkat kebijakan yang tidak terelakkan dan tidak bisa dipukul mundur.

Dampak kebijakan neoliberal demikian nyata telah terlihat dan terasa luas oleh rakyat, sehingga intelektual pendukung kebijakan tersebut akan tampak seperti penipu kini. Orang-orang yang percaya dan mudah diyakinkan tidak akan sebanyak tahun 1990-an, ketika pemerintah dan intelektual pendukungnya menyatakan pencabutan subisidi produk dan jasa yang vital buat rakyat (BBM, listrik, kesehatan, pendidikan, air minum, dll) adalah demi peningkatkan efisiensi yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan. Juga, lapisan masyarakat yang sebelumnya terbawa propaganda neoliberal dengan beragam komentar bernada justifikasi (atas kebijakan yang sebenarnya juga merugikan kepentingan mereka): “wajar BBM naik karena harganya lebih murah daripada sebotol air mineral”, “wajar perusahaan negara diprivatisasi agar terbebas dari korupsi”, “wajar subsidi BBM dicabut agar rakyat tidak dimanjakan dan sumber daya alam bisa dihemat” tidak akan seyakin sebelumnya atas pendapat mereka.

Apa yang terjadi dalam kehidupan sosial ekonomi Venezuela, tanpa bermaksud mengesampingkan kekhususan kedua negeri, juga memiliki kesamaan penting. Rakyat kedua negara mengalami kesulitan hidup akibat naiknya harga-harga kebutuhan. Jika di Indonesia terjadi aksi massa besar tahun 1998 menentang kediktatoran Orde Baru, dipicu oleh kenaikan harga kebutuhan akibat kebijakan ekonomi neoliberal, sembilan tahun lebih awal kejadian serupa juga dialami dan dilakukan rakyat Venezuela: Peristiwa El caracazo–protes kemarahan rakyat timbul saat terjadi kenaikan harga, terutama bahan bakar. Keduanya dihadapi dengan represi oleh pemerintah yang menyebabkan kematian di pihak rakyat. Jika kelas penguasa di Indonesia secara luas relatif menerima pengunduran diri Soeharto dan menunjuk sendiri wakilnya sebagai pengganti, kelas penguasa di Venezuela memilih mengadili diktator Carlos Andréz Pérez sebagai katup pengaman politik (mempasifkan kembali aksi politik rakyat). Selanjutnya, kelas penguasa berharap kehidupan politik kembali “normal”, dimana urusan politik diserahkan kepada elit-elit politik dan partai yang mapan. Partai besar silih berganti secara periodik memerintah (lima tahunan di sini) lewat mekanisme pemilihan umum, namun struktur ekonomi, sosial tidak mengalami mengalami transformasi apapun: dari tahun ke tahun rakyat tetap menjadi korban demi keberlangsungan hidup sistem yang menguntungkan minoritas dan meminggirkan mayoritas. Tingkat kedemokratisan kehidupan negara hanya diukur dari kemulusan proses pemilihan (eksekutif, legislatif) dengan berbagai variasi prosedurnya. Paska pemberian suara, kehidupan ekonomi, sosial rakyat sehari-hari kembali diasingkan dari proses dan lembaga-lembaga politik. Pemahaman demokrasi yang kini disebarluaskan (lewat pendidikan pemilih yang diorganisir banyak LSM, dipantau oleh banyak pengamat) bukanlah konsep demokrasi sebagaimana dinyatakan oleh pembebas lima negara Amerika Latin dari penjajahan, Simon Bolivar, sebagai sistem yang membawa kebahagiaan maksimal bagi rakyat.

Namun kini rakyat Venezuela tidak lagi menjadi korban terus-terus menerus dari sistem demokrasi tanpa partisipasi rakyat (selain memberikan suara saat pemilihan). Setiap perubahan penting yang dilakukan pemerintah Venezuela, rakyat harus ditanyakan dan menjadi penentu—salah satunya tercermin dalam referendum persyaratan perubahan/amandemen. Pemerintahan Chávez tidak mengeramatkan konstitusi, sebagaimana dilakukan pemerintahan Orde Baru dan banyak politisi hingga sekarang, namun sesuai dengan hakikatnya (dalam sistem negara yang memiliki hukum tertulis), konstitusi adalah aturan-aturan formal mendasar yang rasional bagi mayoritas rakyat. Kini rakyat Venezuela menjalankan apa yang disebut sebagai demokrasi partisipatif. Sangat berbeda dengan proses amandemen Undang-undang Dasar di Indonesia yang tidak melibatkan rakyat.

Juga, pasal-pasal Undang-undang Dasar Indonesia yang mendukung kepentingan ekonomi dan kesejahteraan rakyat (kekayaan alam digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, tanggung jawab pemerintah akan pekerjaan, pendidikan warga) jauh dari praktek. Di Venezuela, konstitusi hasil referendum rakyat pada masa pemerintahan Chávez digunakan rakyat sebagai basis mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintahan Chávez melakukan sosialisasi dan pendidikan konstitusi bagi rakyat seperti apa yang dilakukan pemerintahan Orde Baru dengan P-4, tetapi dengan tujuan dan cara yang sangat berbeda tajam tentunya.

Terwujudnya praktek rakyat yang menjalankan dan menentukan kebijakan politik, ekonomi, sosial dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepaskan dari adanya kekuatan politik yang progresif yang berhasil menguasai pemerintahan. Dalam kejadian Venezuela, adalah Chávez dengan partai MVR-nya.

Keberhasilan Chávez dan kekuatan politiknya sampai saat ini tentu berkat ketepatan dalam menentukan strategi perjuangan dan pembangunan organisasi perjuangan rakyat. Satu sisi, gerakannya tidak terjebak ke dalam pragmatisme, yang sering juga disebut beradaptasi dengan riil politik (hal ini antara lain tampak dalam strategi tidak mengikuti pemilihan pada saat dia menilai kekuatan progresif dan rakyat tidak akan mendapatkan keuntungan dari proses tersebut pada saat pemerintahan transisi paska Carlos Andréz Pérez). Sisi lain, gerakannya juga tidak bergerak dengan konsep ideal di kepala tanpa memiliki hubungan dengan realitas (sebagaimana perdebatan dalam proses majelis konstituen). Dalam pengertian yang dibuat Marta Harnecker, politik progresif adalah seni melakukan pekerjaan hari ini untuk membuat mungkin terjadi pada esok hari atas apa yang tidak mungkin terwujud hari ini. Ketepatan dalam menempatkan strategi ini selalu menjadi tantangan dalam setiap perjuangan termasuk bagi kekuatan progresif. Dengan tersedianya alat-alat modern—komputer, metode statistik, akuntansi, dan lain-lain—tentunya bisa digunakan sebagai alat bantuan dalam membuat dan memutuskan strategi yang rasional serta mengukur prospek-propek ke depan demi perkembangan gerakan rakyat, yang sedikit banyak juga diterapkan Chávez dalam perjuangannya (jajak pendapat, menghitung berbagai pilihan-pilihan politik dengan metode modern).
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Monthly Review Press, secara khusus kepada Martin Paddio yang telah memberikan kemudahan dan solidaritasnya sehingga proses penerbitan buku ini dalam bahasa Indonesia menjadi mulus.
Kepada teman-teman yang telah membantu pembuatan buku ini dalam bahasa Indonesia (korespondensi, menerjemahkan, konsultan atas beberapa istilah, mengoreksi bahasa, menata-letak, produksi): apa yang kita kerjakan ini merupakan kontribusi terhadap pertumbuhan, kebangkitan kekuatan kolektif.


Pius Tumangger

VENEZUELA: BETWEEN BALLOTS AND BULLETS

VENEZUELA: BETWEEN BALLOTS AND BULLETS By James Petras* Nov 12, 2007, 13:25

Introduction

Venezuela’s democratically elected Present Chavez faces the most serious threat since the April 11, 2002 military coup.

Violent street demonstrations by privileged middle and upper middle class university students have led to major street battles in and around the center of Caracas. More seriously, the former Minister of Defense, General Raul Isaias Baduel, who resigned in July, has made explicit calls for a military coup in a November 5th press conference which he convoked exclusively for the right and far-right mass media and political parties, while striking a posture as an ‘individual’ dissident.

The entire international and local private mass media has played up Baduel’s speeches, press conferences along with fabricated accounts of the oppositionist student rampages, presenting them as peaceful protests for democratic rights against the government referendum scheduled for December 2, 2007.

The New York Times, the Wall Street Journal, the BBC News and the Washington Post have all primed their readers for years with stories of President Chavez’ ‘authoritarianism’. Faced with constitutional reforms which strengthen the prospects for far-reaching political-social democratization, the US, European and Latin American media have cast pro-coup ex-military officials as ‘democratic dissidents’, former Chavez supporters disillusioned with his resort to ‘dictatorial’ powers in the run-up to and beyond the December 2, 2007 vote in the referendum on constitutional reform. Not a single major newspaper has mentioned the democratic core of the proposed reforms – the devolution of public spending and decision to local neighborhood and community councils. Once again as in Chile in 1973, the US mass media is complicit in an attempt to destroy a Latin American democracy.

Even sectors of the center-left press and parties in Latin America have reproduced right-wing propaganda. On November the self-styled ‘leftist’ Mexican daily La Jornada headline read ‘Administrators and Students from the Central University of Venezuela (UCV) Accuse Chavez of Promoting Violence’. The article then proceeded to repeat the rightist fabrications about electoral polls, which supposedly showed the constitutional amendments facing defeat.

The United States Government, both the Republican White House and the Democrat-controlled Congress are once again overtly backing the new attempt to oust the popular-nationalist President Chavez and to defeat the highly progressive constitutional amendments.

The Referendum: Defining and Deepening the Social Transformation

The point of confrontation is the forthcoming referendum on constitutional reforms initiated by President Chavez, debated, amended and democratically voted on by the Venezuelan Congress over the past 6 months. There was widespread and open debate and criticism of specific sectors of the Constitution. The private mass media, overwhelmingly viscerally anti-Chavez and pro-White House, unanimously condemned any and all the constitutional amendments. A sector of the leadership of one of the components of the pro-Chavez coalition (PODEMOS) joined the Catholic Church hierarchy, the leading business and cattleman’s association, bankers and sectors of the university and student elite to attack the proposed constitutional reforms. Exploiting to the hilt all of Venezuela’s democratic freedoms (speech, assembly and press) the opposition has denigrated the referendum as ‘authoritarian’ even as most sectors of the opposition coalition attempted to arouse the military to intervene.

The opposition coalition of the rich and privileged fear the constitutional reforms because they will have to grant a greater share of their profits to the working class, lose their monopoly over market transactions to publicly owned firms, and see political power evolve toward local community councils and the executive branch. While the rightist and liberal media in Venezuela, Europe and the US have fabricated lurid charges about the ‘authoritarian’ reforms, in fact the amendments propose to deepen and extend social democracy.

A brief survey of the key constitutional amendments openly debated and approved by a majority of freely elected Venezuelan congress members gives the lie to charges of ‘authoritarianism’ by its critics. The amendments can be grouped according to political, economic and social changes.

The most important political change is the creation of new locally based democratic forms of political representation in which elected community and communal institutions will be allocated state revenues rather than the corrupt, patronage-infested municipal and state governments. This change toward decentralization will encourage a greater practice of direct democracy in contrast to the oligarchic tendencies embedded in the current centralized representative system.

Secondly, contrary to the fabrications of ex-General Baduel, the amendments do not ‘destroy the existing constitution’, since the amendments modify in greater or lesser degree only 20% of the articles of the constitution (69 out of 350).

The amendments providing for unlimited term elections is in line with the practices of many parliamentary systems, as witnessed by the five terms in office of Australian Prime Minister Howard, the half century rule of Japan’s Liberal Democratic Party, the four terms of US President Franklin Roosevelt, the multi-term election of Margaret Thatcher and Tony Blair in the UK among others. No one ever questions their democratic credentials for multi-term executive office holding, nor should current critics selectively label Chavez as an ‘authoritarian’ for doing the same.

Political change increasing the presidential term of office from 6 to 7 years will neither increase or decrease presidential powers, as the opposition claims, because the separation of legislative, judicial and executive powers will continue and free elections will subject the President to periodic citizen review.

The key point of indefinite elections is that they are free elections, subject to voter preference, in which, in the case of Venezuela, the vast majority of the mass media, Catholic hierarchy, US-funded NGO’s, big business associations will still wield enormous financial resources to finance opposition activity – hardly an ‘authoritarian’ context.

The amendment allowing the executive to declare a state of emergency and intervene in the media in the face of violent activity to overthrow the constitution is essential for safeguarding democratic institutions. In light of several authoritarian violent attempts to seize power recently by the current opposition, the amendment allows dissent but also allows democracy to defend itself against the enemies of freedom.

In the lead up to the US-backed military coup of April 11, 2002, and the petroleum lockout by its senior executives which devastated the economy (a decline of 30% of GNP in 2002/2003), if the Government had possessed and utilized emergency powers, Congress and the Judiciary, the electoral process and the living standards of the Venezuelan people would have been better protected. Most notably, the Government could have intervened against the mass media aiding and abetting the violent overthrow of the democratic process, like any other democratic government.

It should be clear that the amendment allowing for ‘emergency powers’ has a specific context and reflects concrete experiences: the current opposition parties, business federations and church hierarchies have a violent, anti-democratic history. The destabilization campaign against the current referendum and the appeals for military intervention most prominently and explicitly stated by retired General Baduel (defended by his notorious adviser-apologist, the academic-adventurer Heinz Dietrich), are a clear indication that emergency powers are absolutely necessary to send a clear message that reactionary violence will be met by the full force of the law.

The reduction of voting age from 18 to 16 will broaden the electorate, increase the number of participants in the electoral process and give young people a greater say in national politics through institutional channels. Since many workers enter the labor market at a young age and in some cases start families earlier, this amendment allows young workers to press their specific demands on employment and contingent labor contracts.

The amendment reducing the workday to 6 hours is vehemently opposed by the opposition led by the big business federation, FEDECAMARAS, but has the overwhelming support of the trade unions and workers from all sectors. It will allow for greater family time, sports, education, skill training, political education and social participation, as well as membership in the newly formed community councils. Related labor legislation and changes in property rights including a greater role for collective ownership will strengthen labor’s bargaining power with capital, extending democracy to the workplace.

Finally the amendment eliminating so-called ‘Central Bank autonomy’ means that elected officials responsive to the voters will replace Central Bankers (frequently responsive to private bankers, overseas investors and international financial officials) in deciding public spending and monetary policy. One major consequence will be the reduction of excess reserves in devalued dollar denominated funds and an increase in financing for social and productive activity, a diversity of currency holdings and a reduction in irrational foreign borrowing and indebtedness. The fact of the matter is that the Central Bank was not ‘autonomous’, it was dependent on what the financial markets demanded, independent of the priorities of elected officials responding to popular needs.

As the Chavez Government Turns to Democratic Socialism: Centrists Defect and Seek Military Solutions

As Venezuela’s moves from political to social transformation, from a capitalist welfare state toward democratic socialism, predictable defections and additions occur. As in most other historical experiences of social transformation, sectors of the original government coalition committed to formal institutional political changes defect when the political process moves toward greater egalitarianism and property and a power shift to the populace. Ideologues of the ‘Center’ regret the ‘breaking’ of the status quo ‘consensus’ between oligarchs and people (labeling the new social alignments as ‘authoritarian’) even as the ‘Center’ embraces the profoundly anti-democratic Right and appeals for military intervention.

A similar process of elite defections and increased mass support is occurring in Venezuela as the referendum, with its clear class choices, comes to the fore. Lacking confidence in their ability to defeat the constitutional amendments through the ballot, fearful of the democratic majority, resentful of the immense popular appeal of the democratically elected President Chavez, the ‘Center’ has joined the Right in a last ditch effort to unify extra-parliamentary forces to defeat the will of the electorate.

Emblematic of the New Right and the ‘Centrist’ defections is the ex-Minister of Defense, Raul Baduel, whose virulent attack on the President, the Congress, the electoral procedures and the referendum mark him as an aspirant to head up a US-backed right-wing seizure of power.

The liberal and right wing mass media and unscrupulous ‘centrist’ propagandists have falsely portrayed Raul Baduel as the ‘savior’ of Chavez following the military coup of April 2002. The fact of the matter is that Baduel intervened only after hundreds of thousands of poor Venezuelans poured down from the ‘ranchos’, surrounded the Presidential Palace, leading to division in the armed forces. Baduel rejected the minority of rightist military officers favoring a massive bloodbath and aligned with other military officials who opposed extreme measures against the people and the destruction of the established political order. The latter group included officials who supported Chavez’ nationalist-populist policies and others, like Baduel, who opposed the coup-makers because it radicalized and polarized society – leading to a possible class-based civil war with uncertain outcome. Baduel was for the restoration of a ‘chastised’ Chavez who would maintain the existing socio-economic status quo.

Within the Chavez government, Baduel represented the anti-communist tendency, which pressed the President to ‘reconcile’ with the ‘moderate democratic’ right and big business. Domestically, Baduel opposed the extension of public ownership and internationally favored close collaboration with the far-right Colombian Defense Ministry.

Baduel’s term of office as Defense Minister reflected his conservative propensities and his lack of competence in matters of security, especially with regard to internal security. He failed to protect Venezuela’s frontiers from military incursions by Colombia’s armed forces. Worse he failed to challenge Colombia’s flagrant violation of international norms with regard to political exiles. While Baduel was Minister of Defense, Venezuelan landlords’ armed paramilitary groups assassinated over 150 peasants active in land reform while the National Guard looked the other way. Under Baduel’s watch over 120 Colombian paramilitary forces infiltrated the country. The Colombian military frequently crossed the Venezuelan border to attack Colombian refugees. Under Baduel, Venezuelan military officials collaborated in the kidnapping of Rodrigo Granda (a foreign affairs emissary of the FARC) in broad daylight in the center of Caracas. Baduel made no effort to investigate or protest this gross violation of Venezuelan sovereignty, until President Chavez was informed and intervened. Throughout Baduel’s term as Minister of Defense he developed strong ties to Colombia’s military intelligence (closely monitored by US Defense Intelligence Agency and the CIA) and extradited several guerrillas from both the ELN and the FARC to the hands of Colombian torturers.

At the time of his retirement as Minister of Defense, Baduel made a July 2007 speech in which he clearly targeted the leftist and Marxist currents in the trade union (UNT) and Chavez newly announced PSUV (The Unified Socialist Party of Venezuela). His speech, in the name of ‘Christian socialist’, was in reality a vituperative and ill-tempered anti-communist diatribe, which pleased Pope Benedict (Ratzinger).

Baduel’s November 5 speech however marks his public adherence to the hard-line opposition, its rhetoric, fabrications and visions of an authoritarian reversal of Chavez program of democratic socialism. First and foremost, Badual, following the lead of the White House and the Venezuelan ‘hard right’, denounced the entire process of Congressional debate on the Constitutional amendments, and open electoral campaigning leading up to the referendum as ‘in effect a coup d’etat’. Every expert and outside observer disagreed – even those opposed to the referendum. Baduel’s purpose however was to question the legitimacy of the entire political process in order to justify his call for military intervention. His rhetoric calling the congressional debate and vote a ‘fraud’ and ‘fraudulent procedures’ point to Baduel’s effort to denigrate existing representative institutions in order to justify a military coup, which would dismantle them.

Baduel’s denial of political intent is laughable – since he only invited opposition media and politicians to his ‘press conference’ and was accompanied by several military officials. Baduel resembles the dictator who accuses the victim of the crimes he is about to commit. In calling the referendum on constitutional reform a ‘coup’, he incites the military to launch a coup. In an open appeal for military action he directs the military to ‘reflect of the context of constitutional reform.’ He repeatedly calls on military officials to ‘assess carefully’ the changes the elected government has proposed ‘in a hasty manner and through fraudulent procedures’. While denigrating democratically elected institutions, Baduel resorts to vulgar flattery and false modesty to induce the military to revolt. While immodestly denying that he could act as spokesperson for the Armed Forces, he advised the rightist reporters present and potential military cohort that ‘you cannot underrate the capacity of analysis and reasoning of the military.’

Cant, hypocrisy and disinterested posturing run through Baduel’s pronouncements. His claim of being an ‘apolitical’ critic is belied by his intention to go on a nationwide speaking tour attacking the constitutional reforms, in meetings organized by the rightwing opposition. There is absolutely no doubt that he will not only be addressing civilian audiences but will make every effort to meet with active military officers who he might convince to ‘reflect’…and plot the overthrow of the government and reverse the results of the referendum. President Chavez has every right to condemn Baduel as a traitor, though given his long-term hostility to egalitarian social transformation it may be more to the point to say that Baduel is now revealing his true colors.

The danger to Venezuelan democracy is not in Baduel as an individual – he is out of the government and retired from active military command. The real danger is his effort to arouse the active military officers with command of troops, to answer his call to action or as he cleverly puts it ‘for the military to reflect on the context of the constitutional reforms.’ Baduel’s analysis and action program places the military as the centerpiece of politics, supreme over the 16 million voters.

His vehement defense of ‘private property’ in line with his call for military action is a clever tactic to unite the Generals, Bankers and the middle class in the infamous footsteps of Augusto Pinochet, the bloody Chilean tyrant.

The class polarization in the run-up to the referendum has reached its most acute expression: the remains of the multi-class coalition embracing a minority of the middle class and the great majority of the working power is disintegrating. Millions of previously apathetic or apolitical young workers, unemployed poor and low-income women (domestic workers, laundresses, single parents) are joining the huge popular demonstrations overflowing the main avenues and plazas in favor of the constitutional amendments. At the same time political defections have increased among the centrist-liberal minority in the Chavez coalition. Fourteen deputies in the National Assembly, less than 10%, mostly from PODEMOS, have joined the opposition. Reliable sources in Venezuela (Axis of Logic/Les Blough Nov. 11, 2007) report that Attorney General Beneral Isaias Rodriguez, a particularly incompetent crime fighter, and the Comptroller General Cloudosbaldo Russian are purportedly resigning and joining the opposition. More seriously, these same reports claim that the 4th Armed Division in Marcay is loyal to ‘Golpista’ Raul Baduel. Some suspect Baduel is using his long-term personal ties with the current Minister of Defense, Gustavo Briceno Rangel to convince him to defect and join in the pre-coup preparations. Large sums of US funding is flowing in to pay off state and local officials in cash and in promises to share in the oil booty if Chavez is ousted. The latest US political buy-out includes Governor Luis Felipe Acosta Carliz from the state of Carabobo. The mass media have repeatedly featured these new defectors to the right in their hourly ‘news reports’ highlighting their break with Chavez ‘coup d’etat’.

The referendum is turning into an unusually virulent case of a ‘class against class’ war, in which the entire future of the Latin American left is at stake as well as Washington’s hold on its biggest oil supplier.

Conclusion

Venezuelan democracy, the Presidency of Hugo Chavez and the great majority of the popular classes face a mortal threat. The US is facing repeated electoral defeats and is incapable of large-scale external intervention because of over-extension of its military forces in the Middle East; it is committed once more to a violent overthrow of Chavez. Venezuela through the constitutional reforms, will broaden and deepen popular democratic control over socio-economic policy. New economic sectors will be nationalized. Greater public investments and social programs will take off. Venezuela is moving inexorably toward diversifying its petrol markets, currency reserves and its political alliances. Time is running out for the White House: Washington’s political levers of influence are weakening. Baduel is seen as the one best hope of igniting a military seizure, restoring the oligarchs to power and decimating the mass popular movements.
President Chavez is correctly ‘evaluating the high command’ and states that he ‘has full confidence in the national armed forces and their components.’ Yet the best guarantee is to strike hard and fast, precisely against Baduel’s followers and cohorts. Rounding up a few dozen or hundred military plotters is a cheap price to pay for saving the lives of thousands of workers and activists who would be massacred in any bloody seizure of power.

History has repeatedly taught that when you put social democracy, egalitarianism and popular power at the top of the political agenda, as Chavez has done, and as the vast majority of the populace enthusiastically responds, the Right, the reactionary military, the ‘Centrist’ political defectors and ideologues, the White House, the hysterical middle classes and the Church cardinals will sacrifice any and all democratic freedoms to defend their property, privileges and power by whatever means and at whatever cost necessary. In the current all-pervasive confrontation between the popular classes of Venezuela and their oligarchic and military enemies, only by morally, politically and organizationally arming the people can the continuity of the democratic process of social transformation be guaranteed.
Change will come, the question is whether it will be through the ballot or the bullet.

© Copyright 2007 by AxisofLogic.com

sumber: http://axisoflogic.com/artman/publish/article_25494.shtml

Ten Days that Shook The World

Buku ini adalah sebuah penggalan sejarah yang dipadatkan—sejarah yang saya saksikan sendiri secara langsung. Buku ini tidak berpretensi apapun selain menyampaikan secara rinci Revolusi November, ketika Bolsevik memimpin buruh dan prajurit merebut kekuasaan di Rusia; dan menempatkannya ke dalam genggaman tangan Soviet-soviet.

Tentu saja, sebagian besar isi buku ini menyangkut apa yang terjadi di “Petrograd Merah”, ibu kota dan jantung insureksi. Namun pembaca harus menyadari apa yang terjadi di Petrograd hampir sepenuhnya ditiru—dengan berbagai derajad, interval waktu yang berbeda—di seluruh Rusia..... (Kata Pengantar John Reed - 1922)

Tunggu Tanggal Terbitnya!

Undangan terbuka menjadi anggota AMP

Tentang Aliansi Muda Progresif (AMP)

Aliansi Muda Progresif adalah sebuah jaringan kaum muda yang merupakan bagian dari kerja IRASPI (www.iraspi.blogspot.com) .

Komunitas kaum muda yang mencoba memaksimalkan keterbatasannya demi mendukung cita-cita keadilan sosial, menolak neo liberalisme, anti militerisme dan menolak feodalisme.

Bergabung dengan AMP berarti anda akan tergabung dengan para mahasiswa, pelajar, dosen, peneliti, aktivis LSM, pekerja profesional dan individu-individu lainnya baik di dalam maupun di luar negeri yang terus berusaha mencari jalan keluar alternatif atas kapitalisme.

Saat ini kami sedang mencari dan mengembangkan format baru sebagai sebuah organisasi yang inklusif, keikut sertaan kawan-kawan semua pasti akan sangat bermanfaat.

Dengan bergabung bersama AMP, kawan-kawan akan mendapatkan keuntungan dari program-program AMP

Apa yang akan anda dapatkan jika anda terdaftar sebagai anggota ALIANSI MUDA PROGRESIF?

Sesama kawan yang percaya bahwa jalan alternatif itu ada

Kartu Keanggotaan (juga berguna sebagai kartu diskon untuk pembelian buku-buku/CD yang akan diterbitkan oleh AMP/IRASPI)
Jaringan yang luas baik di dalam maupun diluar negeri
Hak untuk memberikan usulan kegiatan dan melakukan kegiatan atas nama AMP

Hak untuk mendapatkan informasi dan mengakses seluruh kegiatan AMP

Struktur organisasi
Saat ini kepengurusan dijalankan secara kolektif, dengan satu orang koordinator. Setiap 6 bulan akan dilakukan evaluasi dengan melibatkan seluruh anggota dan kepengurusan formal akan dibentuk jika para anggota sudah menyepakatinya.

Cara mendaftar mudah saja:
Kirim email ke aliansimuda[at]gmail.com, tuliskan data personal anda secara lengkap dan kami akan melakukan verifikasi melalui email/telepon untuk kemudian disetujui.

Diskusi Publik "Revolusi Venezuela" di Yogyakarta

UNDANGAN TERBUKA
DISKUSI PUBLIK
"REVOLUSI VENEZUELA"

SELASA, 19 JUNI 2007

Pkl 09.00 - 10.00 Pemutaran Film "Revolution Will Not Be Televised"

Pkl 10.00 - 12.00 Diskusi Publik REVOLUSI VENEZUELA

venue: Ruang Seminar FISIPOL UGM

Narasumber

Riza Noer Arfani M.A - Pakar isu Amerika Latin FISIPOL UGM

Pius Tumangger - Editor Buku "Memahami Revolusi Venezuela"

Eko Prasetyo - Resist Book

Nurani Soyomukti - Penulis buku Revolusi Bolivarian

Moderator: Sugiyanto (LPPM Sintesa Fisipol UGM)

Penyelenggara

LPPM Sintesa, FISIPOL UGM, LMND DIY, Resist Book, Aliansi Muda Progresif

Didukung oleh

Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM dan Kelompok Usaha Bina Karya Prambanan Sleman

Repression of Venezuela Discussion in Indonesia Highlights Hypocrisy

by Ted Sprague (Hands Off Venezuela)

In the midst of the hue and cry over the non-renewal of RCTV's license in Venezuela, freedom of speech is being blatantly violated in other parts of the world. In Indonesia, an event to discuss Marta Harnecker's book ‘Understanding the Venezuelan Revolution' was disrupted through intimidations by the police and hooligans. As expected, we have yet to hear any hue and cry over the latter incident amongst the western media. The lackeys of the ruling class - the governments and the private media - have their own definition of what constitutes a violation of freedom of speech. When it comes to their freedom to slander and spread lies about the Chavez government, a democratically elected government, they will defend it tooth and nail. But when it comes to the right of the people to discuss about the Venezuelan Revolution, they turn a blind eye when those rights are suppressed. Once again, the hypocrisy of the ruling class is exposed. It is not a cliché to say that what is happening in Venezuela is affecting the whole world. It affects those who fight for radical social change and also those who are desperately clinging to their power. For the former, particularly in this case for Indonesian youth, the Bolivarian revolution offers a glimpse of hope of what can be achieved by the people.

more details on http://www.rumahkiri.net/

Kronologi Pembatalan Diskusi "MEMAHAMI REVOLUSI VENEZUELA" di Bandung

Kamis, 31 Mei 2007, Pukul 09.00 WIB

Datang 2 orang dan masuk ke dalam toko buku Ultimus melalui pintu samping, sebab pada waktu itu toko belum buka. Mereka berdua mencari ruang kantor Ultimus. Pada saat itu mereka ditemui oleh Bilven, salah seorang pemilik Ultimus yg kebetulan berada di dalam ruang kantor. Mereka berdua yang datang mengaku dari Polisi Resort Bandung Tengah. Kedua polisi tersebut menanyakan soal kegiatan May Rally 2007 dan meminta poster kegiatan tersebut. Bilven mengatakan bahwa poster acara sudah habis terbagi kemarin, tapi keterangan soal acara May Rally 2007 bisa dilihat di poster besar yang terpampang di dinding halaman samping ultimus. Selanjutnya kedua polisi itu mencatat informasi dari poster yg tertempel di dinding, lalu bertanya kepada Bilven soal siapa penanggung jawab acara bedah buku besok malam, siapa saja yang akan datang, berapa jumlah pesertanya, dan jam berapa acara akan dimulai. Bilven menjawab semua pertanyaan itu, lalu kedua polisi itu pamit pulang.

Kamis, 31 Mei 2007, Pukul 10.00 WIB

Toko buku ultimus telah buka. Datang seorang pria menemui salah seorang penjaga toko buku, lalu bertanya soal jadi tidaknya acara bedah buku Chavez besok malam. Tidah hanya itu diapun bertanya berapa nomor HP si penjaga toko yang ditemuinya. Namun, permintaan itu ditolak, karena merasa tidak mengenal orang yang bersangkutan dan tidak jelas kepentingannya.

Kamis, 31 Mei 2007, Pukul 13.00 WIB

Ultimus dihubungi melalui pesawat telepon oleh orang yang mengaku dari Polisi Sektor. Pihak Ultimus yang menerima telepon tersebut adalah Bilven. Si penelepon menanyakan waktu pelaksanaan acara diskusi buku Chavez. Bilven menjawab, acara akan dilaksanakan pada pukul 19.00 WIB.

Kamis, 31 Mei 2007, 14.00—16.30 WIB

Di luar kebiasaan, beberapa orang laki-laki yang tidak dikenal ke luar masuk toko buku, tetapi tidak melihat-lihat buku. Mereka hanya bertanya kepada si penjaga toko soal acara apa saja yang akan diselenggarakan di toko buku Ultimus pada waktu dekat ini. Si penjaga toko memberi keterangan soal acara May Rally 2007 yang sedang berlangsung, yaitu pemutaran film dan diskusi Tragedi Trisakti-Semanggi bersama Kontras, dan besok malam soal bedah buku Hugo Chavez: Memahami Revolusi Venezuela.

Kamis, 31 Mei 2007, 18.30 WIB

Persiapan acara oleh panitia untuk pemutaran film dan diskusi Tragedi Trisakti-Semanggi di halaman samping ultimus.

Kamis, 31 Mei 2007, 19.00 WIB

Mulai berdatangan peserta kegiatan dan beberapa polisi berpakaian sipil (tidak berseragam kepolisian).

Kamis, 31 Mei 2007, 19.20 WIB
Film mulai diputar. Jumlah yang datang sekitar 70 orang, sebagian besar tidak dikenal (bukan orang-orang yang biasa hadir di Ultimus, baik sebagai pelanggan maupun yang biasa berpartisipasi dalam kegiatan berbagai diskusi yang dilaksanakan di toko Buku Ultimus.

Kamis, 31 Mei 2007, 20.00 WIB
Bilven dihubungi melalui ponselnya oleh seseorang yang mengaku dari Polisi Sektor. Dia mengatakan ingin menemuinya. Bilven dan Rahmat Jabaril menemuinya di depan toko buku. Di situ sudah ada empat orang anggota polisi berpakaian sipil (tidak berseragam). Selama 10 menit mereka mengajak berbincang-bincang soal diskusi buku Memahami Revolusi Venezuela yang akan dilaksanakan besok hari tanggal 1 Juni 2007.

selengkapnya lihat di: rumahkiri

Resensi Buku

catatan IRASPI:

Tentara Indonesia (30/5/2007) baru saja menembaki petani miskin di Grati Pasuruan, dengan 4 korban tewas. Tentu saja berharap tentara bisa jadi agen perubahan di Indonesia merupakan hal yang sulit (kalau tak mau dibilang tidak masuk akal). Tentara Indonesia tidak pernah diajari membaca teori-teori progresif dan nampaknya diluar nalar mereka jika mesti melayani rakyat. Akan butuh waktu puluhan tahun bagi tentara Indonesia untuk berubah dari watak sejatinya....solidaritas kami untuk petani pasuruan!

TOLAK MILITERISME!

Dibawah ini merupakan resensi buku Memahami Revolusi Venezuela, namun bukan merupakan pandangan IRASPI

SINAR HARAPAN

26 Mei 2007

Memahami Revolusi Venezuela

Tentara Bisa Jadi Agen Perubahan
Oleh Tutut Herlina

Judul : Memahami Revolusi Venezuela: Perbincangan Hugo Chavez dengan Marta Harnecker

Penerjemah : Aan Rusdianto, Astri Suryandari, Ayala Zikhra, Yusuf Supriyadi

Penerbit : Aliansi Muda Progresif dan Institute for Global Justice

Cetakan Pertama, Februari 2007-05-26

Halaman : 241 halaman

Jakarta – Berakhirnya perang dingin antara Uni Soviet (komunis) dan Amerika Serikat (liberalis) akhir dekade 80-an membuat dunia yakin bahwa kapitalisme adalah yang paling sesuai untuk membuat dunia maju. Namun, setelah satu dekade berjalan, keyakinan itu menjadi terbantahkan. Dengan menggunakan tekanan politik atau dibungkus rapi dengan demokrasi, kepentingan kapitalis global tersebut terkadang mampu membuat sebuah negara berdaulat tercerai-berai. Mereka tak segan-segan menyokong sebuah gerakan radikal hanya untuk mempertahankan kepentingan ekonomi di suatu negara. Untuk keluar dari cengkeraman kapitalis tersebut, campur tangan negara sebagai “regulator” kepentingan rakyat dan pengusaha menjadi dibutuhkan. Ini pulalah yang dilakukan oleh Venezuela di bawah pemerintah Hugo Chavez. Negara di Amerika Latin tersebut kini menjadi ikon bagi gerakan dunia ketiga untuk menuntut kesetaraan hak di antara negara-negara di dunia.

Dalam buku yang berjudul Memahami Revolusi Venezuela, perjuangan Chavez menyejahterakan rakyat digambarkan secara gamblang. Buku hasil wawancara seorang jurnalis Marta Harnecker tersebut berhasil mengulas kendala dan keberhasilan Chaves dalam merebut hati rakyat. Sayangnya, penulis buku ini terkadang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cenderung berulang-ulang. Tak jarang si penanya mengajukan pertanyaan yang panjangnya hingga satu setengah halaman. Sementara itu, jawaban Chavez juga loncat-locat, sehingga membutuhkan pemahaman mengenai pernyataannya terdahulu.

Chavez memulai perjuangan politik bawah tanahnya sejak tahun 1980-an. Dia sendiri adalah seorang anggota militer, Kolonel Parakomando (Kopassus kalau di Indonesia) yang memihak kepada rakyat kecil. Ia sekolah di Akademi Taruna Militer pada tahun 1970. Bersama dengan kelompok militernya, MBR 200 (Gerakan Bolivarian Revolusioner), yaitu gerakan sipil-militer yang terkoordinasi dengan baik, ia melakukan perubahan revolusioner di Venezuela. Jabatannya sebagai instrukur militer dipergunakannya untuk menyemai ide revolusi kepada tentara-tentara muda angkatan 1980–1983. Dalam menjalankan perebutan kekuasaan, Chaves pernah melalui kudeta yang didukung oleh kelompok militernya. Sayangnya, kudeta pada tahun 1992 tersebut gagal karena tidak didukung oleh rakyat. Kegagalan kudeta ini pula yang membuat Chaves yakin bahwa militer tidak dapat berbuat apa-apa tanpa mendapat dukungan dari rakyat. Untuk hubungan antara militer dengan rakyat itu, ia menggunakan teori Mao yang menyebutkan bahwa tentara dengan rakyat seperti ikan dengan air. Ia pun mengubah cara merebut kekuasaan dari gerakan senjata menjadi gerakan konstitusional.

Bersama kelompoknya, mereka mengikuti pemilihan umum (pemilu) yang dimenangkan secara sukses pada tahun 1998. Dalam pemilu itu, dia merebut 56 persen suara pemilih. Keunikan Chavez adalah membalikan proses berpolitik: merebut kekuasaan dulu secara konstitusional baru menjalankan revolusi.

Setelah berhasil mencapai kekuasaan, Chavez juga menggunakan banyak anggota militernya untuk melaksanakan proyek swakarya bersama-sama dengan rakyat. Di beberapa daerah, militer bahkan bersama-sama dengan rakyat membangun berbagai fasilitas yang diinginkan. Untuk menghindari penyelewengan, rakyat diberikan hak untuk melakukan pengawasan. Hasilnya, akses perekonomian di daerah langsung maju pesat. Di tingkat kebijakan nasional, dia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan tambang, minyak, dan gas bumi. Kebijakan ini dilatarbelakangi penilaian bahwa investor asing yang bertahun-tahun mengelola minyak di negara tersebut terbukti tidak memberikan keuntungan buat rakyat. Sebaliknya, kekayaan alam Venezuela dikeruk habis-habisan dan hanya menguntungkan para pengusaha.

Meski demikian, kekuasaan Chavez bukan berarti tanpa kendala. Mental birokrasi yang bobrok telah membuat beberapa kebijakan yang memihak pada rakyat tidak dapat diimplementasikan. Ia bahkan juga dikhianati oleh teman seperjuangannya sendiri di dalam militer. Ini terbukti ketika beberapa anggota militer berusaha melakukan kudeta. Kudeta pertama dilakukan pada Juni 2001 yang dapat dicegah. Kudeta kedua dilakukan 11 April 2002. Kudeta ini dilakukan partai politik sayap kanan, asosiasi bisnis, dan beberapa perwira tinggi militer serta pimpinan serikat buruh. Dalam aksi kudeta ini, Chavez jatuh. Namun, posisinya kembali dua hari kemudian setelah rakyat melakukan perlawanan besar-besaran terhadap pihak-pihak yang melakukan kudeta. Kudeta terakhir dilakukan tahun 2005 dan juga gagal karena Chavez dan tentaranya kembali mendapat dukungan rakyat.

Kini, Chavez menjadi ikon untuk pembebasan negara-negara miskin dan berkembang dari cengkeraman kapitalisme global. Ia pun telah mematahkan mitos revolusi. Sebagaimana diketahui, revolusi dalam kamus kiri adalah revolusi rakyat, di mana inisiator dan penggeraknya adalah kelas paling revolusioner dalam sistem kapitalis, kelas buruh (Marx dan Lenin) dan kelas petani (Mao). Di luar itu adalah tabu. Dia juga bukan seorang Marxis ataupun anggota Partai Komunis. Dia adalah seorang progresif revolusioner, yang berkehendak berjuang mengubah sistem untuk membawa kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat kecil. Buku ini menarik karena memberikan pelajaran bahwa gerakan revolusi bisa dilakukan oleh kaum intelektual. Penguasa negara ini seharusnya terinspirasi dari buku tentang gebrakan Chavez untuk dengan tanpa takut mengambil kebijakan yang berpijak pada rakyat.

Memahami Revolusi Venezuela di Bandung

Jumat, 1 Juni 2007 - Pukul 19.30 WIB-Selesai

Bedah Buku

MEMAHAMI REVOLUSI VENEZUELA
Perbincangan Hugo Chavez Dengan Marta Harnecker

Pembicara
Pius Tumangger (Editor Buku Memahami Revolusi Venezuela)
Aminullah Adiwilaga (Pengajar Unpar)
Samsir Mohamad (Pejuang Angkatan 45, Eeks-Konstituante)

Moderator
Sadikin (Pengelola Situs Rumah Kiri)


Seluruh Pelaksanaan Kegiatan MAY RALLY 2007 dipusatkan di
Halaman Samping Ultimus, Jln Lengkong Besar No. 127 Bandung

MAY RALLY 2007
Diselenggarakan atas Kerjasama:
JPK (Jaringan Peduli Kemanusiaan), Ultimus, Rumah Kiri, Buku Kiri, Aliansi Muda Progresif, KontraS, BEM FISIP UNPAS, HIMA-HI UNPAS, BPPM (Badan Penerbitan Pers Mahasiswa) Fisip UNPAS, Penerbit Koekoesan, dan Komunitas Asal Sada

GRATIS!!!!

Resensi Buku di Pikiran Rakyat

Pikiran Rakyat 21 Mei 2007
Memahami Revolusi Venezuela

-Resensi ini bukan merupakan pandangan IRASPI-

Venezuela: Revolusi Kini Bermakna Partisipasi
oleh Zely Ariane
Judul Buku : Memahami Revolusi Venezuela, Perbincangan Hugo Chavez dengan Martha Harnecker
Penerbit : Aliansi Muda Progresif (AMP) dan Institut for Global Justice (IGJ) Februari 2007

"Chavez memahami bahwa rakyat memujanya, namun ia ingin mengubah cinta itu menjadi organisasi. Menurutnya, hanya revolusi lah yang dapat membawa Venezuela keluar dari krisis (Hal. 18)"

SEJAK tahun 1998, teori revolusi mendapatkan arena pengujian baru di Venezuela. Sebuah arena di mana jalan damai dan demokrasi dipilih menjadi aturan main utamanya. Sebuah revolusi damai tak berarti kompromi terhadap pengambilalihan (baca: kontrol) sumber-sumber kekayaan negeri dari dominasi asing demi distribusi pendapatan yang lebih adil dan peningkatan produktivitas rakyat. Demokrasi tak berhenti pada putaran-putaran elektoral semu tanpa partisipasi riil rakyat, melalui organisasi-organisasinya; kelompok-kelompoknya; pikiran-pikiran dan kehendaknya. Setidaknya dua gagasan pokok itulah yang dapat saya simpulkan setelah menyelesaikan buku ini.

Revolusi yang semakin terdistorsi maknanya pascakejatuhan Uni Sovyet dan keruntuhan tembok Berlin 18 tahun lalu, bagi banyak orang sudah dianggap usang. Namun oleh Hugo Chavez Friaz, Presiden Republik Bolivarian Venezuela, ditegaskan kembali dengan pilihan metode yang sangat mengesankan: demokrasi. Tidak ada satu pun negeri demokratis di dunia ini (pun Amerika Serikat) yang pemerintah berkuasa dan berbagai kebijakannya dilegitimasi hingga delapan (8) kali melalui referendum tak berhenti pada mekanisme perwakilan.

"Memahami Revolusi Venezuela" mencoba mengajak kita lebih kritis terhadap tata kehidupan dunia saat ini, bahwa sebuah dunia baru tak mustahil jika kita aktif membangunnya. Buku ini juga menelanjangi berbagai kelemahan dan kesulitan yang dihadapi oleh aparatus pemerintah prorevolusi di tengah ancaman dan sabotase bertubi-tubi dari kelompok oposisi (Bab III dan IV); media-media massa raksasa (Bab VI); dan tentu saja, Amerika Serikat, penopang kepentingan modal terbesar di dunia (Bab V). Padahal jalan kekerasan bisa saja menjadi opsi untuk mengatasinya, tetapi toh, kebangkitan partisipasi rakyat melalui berbagai organisasinya, adalah jalan yang sudah terbukti lebih ampuh di tahun 2002 (mengembalikan Chavez dari kudeta oposisi - hal 211) dan 2004 (mengalahkan referendum pemecatan).

Banyak pemberitaan menuduh pemerintah Chavez sebagai diktator militer (karena Chavez dan penopang utama revolusinya adalah tentara), tetapi tak banyak bukti yang bisa mendukungnya. Tak ada media yang dibredel (kecuali peghentian izin siaran stasiun RCTV yang memang terbukti terlibat kudeta 11 April 2002); organisasi rakyat malah dipromosikan; referendum berulang-ulang; Trias Politica, sebagai pilar demokrasi modern bahkan ditambah dua (Pemilihan Umum dan Warga Negara) menjadi Penta Politica.

Buku ini, oleh Martha Harnecker, tampaknya bukan ditujukan untuk kalangan awam. Seperti yang telah saya sebutkan, bahwa ia bermanfaat bagi para pekerja dan pemikir sosial politik (intelektual, mahasiswa, aktivis, pengajar, politisi, anggota partai, sejarawan, dan seterusnya) yang jujur dan resah terhadap realitas kehidupan mayoritas rakyat yang sengsara akibat kemiskinan struktural yang berkepanjangan. Secara tak langsung Martha juga hendak mengungkapkan bahwa Chavez adalah kunci dalam memahami Revolusi Venezuela.

Revolusi ini memberikan sebuah pilihan jalan keluar melawan dikte kebijakan proneoliberal.

Melalui jalan damai dan demokratis, Venezuela membuat mungkin apa yang tidak mungkin bagi banyak orang: mengambil alih industri migas; membangun industri pokok di bawah kontrol buruh; mendistribusi kekayaan negeri; mengorganisasikan kekuatan rakyat miskin; melakukan referendum; melunasi utang luar negeri; memutus hubungan dengan IMF; dan seterusnya.

Tentu saja revolusi jenis ini akan memanen kontroversi di berbagai kalangan yang turut mengimani teori revolusi. Namun, tak ada pakem dalam revolusi, kecuali bahwa ia merupakan transformasi yang tidak setengah-setengah (menyeluruh) serta berakar pada realitas (hal 70), tidak hanya di dalam ruang-ruang ide yang bisu di hadapan realitas.

Revolusi oleh rakyat Venezuela kini dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk dapat mengubah nasib sehingga mereka berbondong-bondong mempertahankannya. Revolusi kini bermakna partisipasi; kebangkitan rakyat yang menolak menjadi kuli dan semata-mata dinilai lewat kertas suara. Kini mereka berhendak mengatur negerinya dengan tangan-tangannya sendiri, melalui konstitusi yang mereka tentukan sendiri. "Kami tidak boleh melakukan kesalahan dengan mengambil kekuasaan dari rakyat, sumber di mana kami memperoleh kekuasaan" (hal. 71), pernyataan Chavez ini saya pikir adalah kunci dalam memahami revolusi untuk mengubah dunia saat ini.***

Zely Ariane, Koordinator Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Alternatif Amerika Latin (SERIAL)

Penguatan Posisi Masyarakat Sipil

Tak dapat lagi kita menutupi kenyataan, permasalahan sosial yang terus masih tetap memburuk menimpa kehidupan masyarakat bawah/miskin, yang sejatinya menjadi ruang hidup organisasi-organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi massa, yang kini sering juga disebut dengan Civil Society Organization (CSO). Permasalahan ekonomi dan sosial yang meluas bersamaan dengan struktur pemerintahan yang memastikan berjalannya mekanisme demokrasi yang juga belum berdiri kokoh. Berkaitan dengan agenda penguatan masyarakat sipil, tak dipungkiri, militerisme, yang terbangun selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, belum sepenuhnya berhasil terbersihkan dari jalan raya demokrasi. Pemilu multi partai sudah berlangsung dua kali, dan kini diselenggarakan pula pemilihan presiden secara langsung. Namun, struktur militer sebagai penyokong utama militerisme di dalam wilayah masyarakat sipil masih merupakan hambatan untuk peningkatan kualitas demokrasi, keberadaan lembaga teritorial yang kokoh berdiri dan tak tersentuh oleh arus perubahan reformasi, membuat pengaruh kekuatan militer terhadap kekuasaan trias politika (ekskutif, legislatif dan yudikatif) dan juga ke dalam wilayah-wilayah masyarakat sipil masih dominan dan tidak bisa dipungkiri. Paling tidak, dengan struktur yang demikian, dia menjadi variabel yang harus diperhitungkan oleh pemerintahan yang sipil sekalipun dalam menentukan kebijakan-kebijakannya, ditambah lagi dengan dampak sosiologis dan psikologi yang tercipta selama masa kekuasaan Orde Baru.

Kalau disepakati, disamping militerisme, problem pokok yang sekarang sangat dihadapi kehidupan mayoritas rakyat sipil adalah globalisasi berserta ekses-eksesnya, primodialisme/feodalisme yang kadang mencuat dalam bentuk konflik horizontal di dalam masyarakat, dan ketidakpatutan-ketidakpatutan lembaga negara (korupsi, mempermainkan hukum demi kepentingan penguasa). Kesemua ini memberi akibat yang merugikan bagi semua kelompok sosial—semua sektor, ras, dan gender.

Agar tidak menjadi ahistoris, proses ini tidak terlepas dari sejarah negara dunia ketiga paska pembebasan kolonial, yang secara secara internal, belum menghasilkan pemerintahan yang secara organik berasal dari rakyat, yang senafas dengan penderitaan rakyat, dan berupaya keras demi kemajuan rakyat dan demokrasi, dan secara eksternal belum sepenuhnya berhasil menempatkan relasi Selatan-Utara dalam posisi yang seimbang, bekerjasama demi kemajuan, keadilan sosial dan perdamaian dunia.

Proses yang belum selesai ini menghasilkan pemerintahan yang bertentangan dengan basis sosialnya. Indonesia yang pernah bisa melakukan relasi dan sikap politik yang independen pada tahun 1949-1965, kini menjadi menjadi tergantung, sehingga pemerintah berkali-kali melakukan kebijakan yang kontraversial, seperti privatisasi, pencabutan subsidi yang merupakan bagian kebijakan arus utama ekonomi neoliberal, didalam penyelenggaraan negara yang belum sepenuhnya demokratis. Karena kontradiksi ini, tidak heran penerimaan rakyat terhadap pemerintahan yang baru naik tidak berlangsung lama. Dalam periode yang singkat sudah medapatkan resistensi-resistensi dari basisnya, dan tidak sedikit pemerintahan ini kemudian terjatuh oleh perlawanan rakyatnya akibat dampak-dampak kebijakan globaliasi dan neoliberal yang diterapkan, seperti banyak terjadi di negara Amerika Latin.

Semenjak tahun 1970-an muncul lah institusi yang kini dikenal sebagai Lembaga Sosial Masyarakat, yang melakukan advokasi, pengorganisiran dan penelitian-penelitan permasalahan sosial. Sepanjang tahun 1970-1990-an gerakan ini memainkan peran di dalam advokasi, mobilisasi meliputi berbagai sektor, ras, region terhadap persoalan yang dihadapi oleh rakyat, yang berbenturan langsung dengan modal bertaut dengan intrumen negara yang represif. Pembangunan organisasi massa di lapangan rakyat sipil dilakukan; namun, terdapat satu warna yang umum: menjaga jarak terhadap alternatif yang bersifat politis. Ilusi yang ditanamkan oleh penguasa Orde Baru secara sadar atau tidak sadar, dimamahbiak oleh lembaga swadaya masyarakat. Walau kerap berhadapan dengan negara, watak perjuangannya tidak politis. Ketika permasalahan rakyat telah akut dan berlarut-larut tidak banyak yang memiliki agenda penggantian terhadap kekuasaan yang ada dan menawarkan solusi alternatifnya, termasuk sistem alternatif yang ditawarkan. Tentu dengan perjuangan seperti ini menghasilkan output perjuangan yang berbeda pula.

Dengan menjauhkan rakyat dari alternatif perjuangan dan organisasi yang bersifat politis, membuat basis pengorganisiran tidak membuahkan masyarakat sipil yang kuat. Perjuangan menjadi fragmentatif, mayoritas terjebak kepada pemenuhan tuntutan yang mendesak yang dihadapi (advokasi kasus), tidak berkemampuan membangun wadah organisasi yang mampu merespon berbagai permasalahan, dan juga memiliki visi ke alternatif pembangunan kekuatan masyarakat sipil dan demokrasi. Ini terlihat dari warisan massa mengambang yang di plot oleh Orde Baru, tidak berhasil diselesaikan. Maraknya pengaruh politik uang, mobilisasi pemilih lebih kepada pencitraan yang lewat media, bukan berdasarkan program dan pengamatan historis perjuangan partai yang dipilih, yang kini banyak dikeluhkan para intelektual, adalalah termasuk konsekuensi perjuangan yang diambil sebelumnya. Dengan metode pemberdayaan masyarakat sipil seperti ini, tentu memiliki keterbatasan-keterbatasan basinya dan kualitas demokrasi yang diambil. Kualitas politik basis massa rakyat membentuk kualitas sistem demokrasi. Namun pengalaman dilapangan, sering pembicaraan tentang alternatif politik ini dihindarkan, dan sehingga mereproduksi gambaran politik yang mekanik dan vulgar: sebatas dukung-dukungan semata, wilayah pertarungan kepentingan yang sempit.

Kejatuhan Suharto, secara internal akibat gerakan mahasiswa yang kemudian meluas menjadi perlawanan seluruh rakyat, membuktikan kemampuan gerakan rakyat sipil yang sudah berwatak politis. Walaupun banyak mahasiswa berpuas diri menggambbarkan perjuangan mereka semata perjuangan moral semata, namun tidak bisa diingkari mereka telah memasuki wilayah pertarungan politis. Tujuan dan hasrat perjuangan bukan lagi advokasi dalam batas-batas domain kekuasan Suharto, namun melihat Suharto itu sendiri sebagai sumber masalah yang memberati kehidupan rakyat. Gerakan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari resultan perlawanan masa-masa sebelumnya. Dari sini sudah terlihat empiris, hanya gerakan yang memiliki karakter perjuangan keluar dari domain kekuasaan dan sistem yang ada sanggup membawa perubahan, dan tentu juga menuntut syarat lainnya, seperti keikutsertaan massa rakyat yang luas dalam perubahan.

Dari penelitian yang beberapa waktu lalu dilakukan oleh Demos yang melibatkan responden 350 aktivis dari berbagai kota, terlihat baik organisasi masyarakat sipil maupun lembaga swadaya masyarakat, mengalami keberjarakan dengan massa rakyat, yang seharusnya menjadi basisnya. Sehingga mengutip istilah Gramsci, mereka tidak menjalankan peran sebagai intelektual organik.

Ini tentu membuat kelemahan bagi kedua-duanya, terhadap lembaga swadaya masyarakat dan massa rakyat. Bagi lembaga swadaya masyarakat, keberadaan seperti ini tidak mampu melakukan agenda perubahan dalam rangka memperkuat posisi masyarakat sipil dan peningkatan kualitas demokrasi. Bagi massa rakyat, dia kehilangan salah instrumen pembantu yang sebenarnya memiliki syarat-syarat yang modern.
Tantangan bagi kita yang berkutat dalam lembaga masyarakat sipil untuk melakukan perbaikan, apakah kita bisa melakukan perubahan di dalam sejarah. Tidak lagi terfragmentatif berdasarkan wilayah profesionalitas masing-masing, tidak terjebak dalam merespon isu-isu yang mendesak semata, namun juga memiliki visi alternatif kedepan, dan tidak terjebak dan mereproduksi gambaran politik yang vulgar dan mekanik.(pius)

Book Launching and Discussion

Peluncuran Buku dan Diskusi Publik

MEMAHAMI REVOLUSI VENEZUELA

Galeri Publik IGJ, 2 Mei 2007

Budiman Soedjatmiko - ResPublica

Dika M Nusantara - SRMK

Pius Tumangger - IRASPI

Zely Ariane - SERIAL

Acara ini terselenggara berkat kerjasama

Institute for Global Justice dan Aliansi Muda Progresif