Resensi Buku

catatan IRASPI:

Tentara Indonesia (30/5/2007) baru saja menembaki petani miskin di Grati Pasuruan, dengan 4 korban tewas. Tentu saja berharap tentara bisa jadi agen perubahan di Indonesia merupakan hal yang sulit (kalau tak mau dibilang tidak masuk akal). Tentara Indonesia tidak pernah diajari membaca teori-teori progresif dan nampaknya diluar nalar mereka jika mesti melayani rakyat. Akan butuh waktu puluhan tahun bagi tentara Indonesia untuk berubah dari watak sejatinya....solidaritas kami untuk petani pasuruan!

TOLAK MILITERISME!

Dibawah ini merupakan resensi buku Memahami Revolusi Venezuela, namun bukan merupakan pandangan IRASPI

SINAR HARAPAN

26 Mei 2007

Memahami Revolusi Venezuela

Tentara Bisa Jadi Agen Perubahan
Oleh Tutut Herlina

Judul : Memahami Revolusi Venezuela: Perbincangan Hugo Chavez dengan Marta Harnecker

Penerjemah : Aan Rusdianto, Astri Suryandari, Ayala Zikhra, Yusuf Supriyadi

Penerbit : Aliansi Muda Progresif dan Institute for Global Justice

Cetakan Pertama, Februari 2007-05-26

Halaman : 241 halaman

Jakarta – Berakhirnya perang dingin antara Uni Soviet (komunis) dan Amerika Serikat (liberalis) akhir dekade 80-an membuat dunia yakin bahwa kapitalisme adalah yang paling sesuai untuk membuat dunia maju. Namun, setelah satu dekade berjalan, keyakinan itu menjadi terbantahkan. Dengan menggunakan tekanan politik atau dibungkus rapi dengan demokrasi, kepentingan kapitalis global tersebut terkadang mampu membuat sebuah negara berdaulat tercerai-berai. Mereka tak segan-segan menyokong sebuah gerakan radikal hanya untuk mempertahankan kepentingan ekonomi di suatu negara. Untuk keluar dari cengkeraman kapitalis tersebut, campur tangan negara sebagai “regulator” kepentingan rakyat dan pengusaha menjadi dibutuhkan. Ini pulalah yang dilakukan oleh Venezuela di bawah pemerintah Hugo Chavez. Negara di Amerika Latin tersebut kini menjadi ikon bagi gerakan dunia ketiga untuk menuntut kesetaraan hak di antara negara-negara di dunia.

Dalam buku yang berjudul Memahami Revolusi Venezuela, perjuangan Chavez menyejahterakan rakyat digambarkan secara gamblang. Buku hasil wawancara seorang jurnalis Marta Harnecker tersebut berhasil mengulas kendala dan keberhasilan Chaves dalam merebut hati rakyat. Sayangnya, penulis buku ini terkadang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cenderung berulang-ulang. Tak jarang si penanya mengajukan pertanyaan yang panjangnya hingga satu setengah halaman. Sementara itu, jawaban Chavez juga loncat-locat, sehingga membutuhkan pemahaman mengenai pernyataannya terdahulu.

Chavez memulai perjuangan politik bawah tanahnya sejak tahun 1980-an. Dia sendiri adalah seorang anggota militer, Kolonel Parakomando (Kopassus kalau di Indonesia) yang memihak kepada rakyat kecil. Ia sekolah di Akademi Taruna Militer pada tahun 1970. Bersama dengan kelompok militernya, MBR 200 (Gerakan Bolivarian Revolusioner), yaitu gerakan sipil-militer yang terkoordinasi dengan baik, ia melakukan perubahan revolusioner di Venezuela. Jabatannya sebagai instrukur militer dipergunakannya untuk menyemai ide revolusi kepada tentara-tentara muda angkatan 1980–1983. Dalam menjalankan perebutan kekuasaan, Chaves pernah melalui kudeta yang didukung oleh kelompok militernya. Sayangnya, kudeta pada tahun 1992 tersebut gagal karena tidak didukung oleh rakyat. Kegagalan kudeta ini pula yang membuat Chaves yakin bahwa militer tidak dapat berbuat apa-apa tanpa mendapat dukungan dari rakyat. Untuk hubungan antara militer dengan rakyat itu, ia menggunakan teori Mao yang menyebutkan bahwa tentara dengan rakyat seperti ikan dengan air. Ia pun mengubah cara merebut kekuasaan dari gerakan senjata menjadi gerakan konstitusional.

Bersama kelompoknya, mereka mengikuti pemilihan umum (pemilu) yang dimenangkan secara sukses pada tahun 1998. Dalam pemilu itu, dia merebut 56 persen suara pemilih. Keunikan Chavez adalah membalikan proses berpolitik: merebut kekuasaan dulu secara konstitusional baru menjalankan revolusi.

Setelah berhasil mencapai kekuasaan, Chavez juga menggunakan banyak anggota militernya untuk melaksanakan proyek swakarya bersama-sama dengan rakyat. Di beberapa daerah, militer bahkan bersama-sama dengan rakyat membangun berbagai fasilitas yang diinginkan. Untuk menghindari penyelewengan, rakyat diberikan hak untuk melakukan pengawasan. Hasilnya, akses perekonomian di daerah langsung maju pesat. Di tingkat kebijakan nasional, dia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan tambang, minyak, dan gas bumi. Kebijakan ini dilatarbelakangi penilaian bahwa investor asing yang bertahun-tahun mengelola minyak di negara tersebut terbukti tidak memberikan keuntungan buat rakyat. Sebaliknya, kekayaan alam Venezuela dikeruk habis-habisan dan hanya menguntungkan para pengusaha.

Meski demikian, kekuasaan Chavez bukan berarti tanpa kendala. Mental birokrasi yang bobrok telah membuat beberapa kebijakan yang memihak pada rakyat tidak dapat diimplementasikan. Ia bahkan juga dikhianati oleh teman seperjuangannya sendiri di dalam militer. Ini terbukti ketika beberapa anggota militer berusaha melakukan kudeta. Kudeta pertama dilakukan pada Juni 2001 yang dapat dicegah. Kudeta kedua dilakukan 11 April 2002. Kudeta ini dilakukan partai politik sayap kanan, asosiasi bisnis, dan beberapa perwira tinggi militer serta pimpinan serikat buruh. Dalam aksi kudeta ini, Chavez jatuh. Namun, posisinya kembali dua hari kemudian setelah rakyat melakukan perlawanan besar-besaran terhadap pihak-pihak yang melakukan kudeta. Kudeta terakhir dilakukan tahun 2005 dan juga gagal karena Chavez dan tentaranya kembali mendapat dukungan rakyat.

Kini, Chavez menjadi ikon untuk pembebasan negara-negara miskin dan berkembang dari cengkeraman kapitalisme global. Ia pun telah mematahkan mitos revolusi. Sebagaimana diketahui, revolusi dalam kamus kiri adalah revolusi rakyat, di mana inisiator dan penggeraknya adalah kelas paling revolusioner dalam sistem kapitalis, kelas buruh (Marx dan Lenin) dan kelas petani (Mao). Di luar itu adalah tabu. Dia juga bukan seorang Marxis ataupun anggota Partai Komunis. Dia adalah seorang progresif revolusioner, yang berkehendak berjuang mengubah sistem untuk membawa kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat kecil. Buku ini menarik karena memberikan pelajaran bahwa gerakan revolusi bisa dilakukan oleh kaum intelektual. Penguasa negara ini seharusnya terinspirasi dari buku tentang gebrakan Chavez untuk dengan tanpa takut mengambil kebijakan yang berpijak pada rakyat.

Memahami Revolusi Venezuela di Bandung

Jumat, 1 Juni 2007 - Pukul 19.30 WIB-Selesai

Bedah Buku

MEMAHAMI REVOLUSI VENEZUELA
Perbincangan Hugo Chavez Dengan Marta Harnecker

Pembicara
Pius Tumangger (Editor Buku Memahami Revolusi Venezuela)
Aminullah Adiwilaga (Pengajar Unpar)
Samsir Mohamad (Pejuang Angkatan 45, Eeks-Konstituante)

Moderator
Sadikin (Pengelola Situs Rumah Kiri)


Seluruh Pelaksanaan Kegiatan MAY RALLY 2007 dipusatkan di
Halaman Samping Ultimus, Jln Lengkong Besar No. 127 Bandung

MAY RALLY 2007
Diselenggarakan atas Kerjasama:
JPK (Jaringan Peduli Kemanusiaan), Ultimus, Rumah Kiri, Buku Kiri, Aliansi Muda Progresif, KontraS, BEM FISIP UNPAS, HIMA-HI UNPAS, BPPM (Badan Penerbitan Pers Mahasiswa) Fisip UNPAS, Penerbit Koekoesan, dan Komunitas Asal Sada

GRATIS!!!!

Resensi Buku di Pikiran Rakyat

Pikiran Rakyat 21 Mei 2007
Memahami Revolusi Venezuela

-Resensi ini bukan merupakan pandangan IRASPI-

Venezuela: Revolusi Kini Bermakna Partisipasi
oleh Zely Ariane
Judul Buku : Memahami Revolusi Venezuela, Perbincangan Hugo Chavez dengan Martha Harnecker
Penerbit : Aliansi Muda Progresif (AMP) dan Institut for Global Justice (IGJ) Februari 2007

"Chavez memahami bahwa rakyat memujanya, namun ia ingin mengubah cinta itu menjadi organisasi. Menurutnya, hanya revolusi lah yang dapat membawa Venezuela keluar dari krisis (Hal. 18)"

SEJAK tahun 1998, teori revolusi mendapatkan arena pengujian baru di Venezuela. Sebuah arena di mana jalan damai dan demokrasi dipilih menjadi aturan main utamanya. Sebuah revolusi damai tak berarti kompromi terhadap pengambilalihan (baca: kontrol) sumber-sumber kekayaan negeri dari dominasi asing demi distribusi pendapatan yang lebih adil dan peningkatan produktivitas rakyat. Demokrasi tak berhenti pada putaran-putaran elektoral semu tanpa partisipasi riil rakyat, melalui organisasi-organisasinya; kelompok-kelompoknya; pikiran-pikiran dan kehendaknya. Setidaknya dua gagasan pokok itulah yang dapat saya simpulkan setelah menyelesaikan buku ini.

Revolusi yang semakin terdistorsi maknanya pascakejatuhan Uni Sovyet dan keruntuhan tembok Berlin 18 tahun lalu, bagi banyak orang sudah dianggap usang. Namun oleh Hugo Chavez Friaz, Presiden Republik Bolivarian Venezuela, ditegaskan kembali dengan pilihan metode yang sangat mengesankan: demokrasi. Tidak ada satu pun negeri demokratis di dunia ini (pun Amerika Serikat) yang pemerintah berkuasa dan berbagai kebijakannya dilegitimasi hingga delapan (8) kali melalui referendum tak berhenti pada mekanisme perwakilan.

"Memahami Revolusi Venezuela" mencoba mengajak kita lebih kritis terhadap tata kehidupan dunia saat ini, bahwa sebuah dunia baru tak mustahil jika kita aktif membangunnya. Buku ini juga menelanjangi berbagai kelemahan dan kesulitan yang dihadapi oleh aparatus pemerintah prorevolusi di tengah ancaman dan sabotase bertubi-tubi dari kelompok oposisi (Bab III dan IV); media-media massa raksasa (Bab VI); dan tentu saja, Amerika Serikat, penopang kepentingan modal terbesar di dunia (Bab V). Padahal jalan kekerasan bisa saja menjadi opsi untuk mengatasinya, tetapi toh, kebangkitan partisipasi rakyat melalui berbagai organisasinya, adalah jalan yang sudah terbukti lebih ampuh di tahun 2002 (mengembalikan Chavez dari kudeta oposisi - hal 211) dan 2004 (mengalahkan referendum pemecatan).

Banyak pemberitaan menuduh pemerintah Chavez sebagai diktator militer (karena Chavez dan penopang utama revolusinya adalah tentara), tetapi tak banyak bukti yang bisa mendukungnya. Tak ada media yang dibredel (kecuali peghentian izin siaran stasiun RCTV yang memang terbukti terlibat kudeta 11 April 2002); organisasi rakyat malah dipromosikan; referendum berulang-ulang; Trias Politica, sebagai pilar demokrasi modern bahkan ditambah dua (Pemilihan Umum dan Warga Negara) menjadi Penta Politica.

Buku ini, oleh Martha Harnecker, tampaknya bukan ditujukan untuk kalangan awam. Seperti yang telah saya sebutkan, bahwa ia bermanfaat bagi para pekerja dan pemikir sosial politik (intelektual, mahasiswa, aktivis, pengajar, politisi, anggota partai, sejarawan, dan seterusnya) yang jujur dan resah terhadap realitas kehidupan mayoritas rakyat yang sengsara akibat kemiskinan struktural yang berkepanjangan. Secara tak langsung Martha juga hendak mengungkapkan bahwa Chavez adalah kunci dalam memahami Revolusi Venezuela.

Revolusi ini memberikan sebuah pilihan jalan keluar melawan dikte kebijakan proneoliberal.

Melalui jalan damai dan demokratis, Venezuela membuat mungkin apa yang tidak mungkin bagi banyak orang: mengambil alih industri migas; membangun industri pokok di bawah kontrol buruh; mendistribusi kekayaan negeri; mengorganisasikan kekuatan rakyat miskin; melakukan referendum; melunasi utang luar negeri; memutus hubungan dengan IMF; dan seterusnya.

Tentu saja revolusi jenis ini akan memanen kontroversi di berbagai kalangan yang turut mengimani teori revolusi. Namun, tak ada pakem dalam revolusi, kecuali bahwa ia merupakan transformasi yang tidak setengah-setengah (menyeluruh) serta berakar pada realitas (hal 70), tidak hanya di dalam ruang-ruang ide yang bisu di hadapan realitas.

Revolusi oleh rakyat Venezuela kini dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk dapat mengubah nasib sehingga mereka berbondong-bondong mempertahankannya. Revolusi kini bermakna partisipasi; kebangkitan rakyat yang menolak menjadi kuli dan semata-mata dinilai lewat kertas suara. Kini mereka berhendak mengatur negerinya dengan tangan-tangannya sendiri, melalui konstitusi yang mereka tentukan sendiri. "Kami tidak boleh melakukan kesalahan dengan mengambil kekuasaan dari rakyat, sumber di mana kami memperoleh kekuasaan" (hal. 71), pernyataan Chavez ini saya pikir adalah kunci dalam memahami revolusi untuk mengubah dunia saat ini.***

Zely Ariane, Koordinator Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Alternatif Amerika Latin (SERIAL)

Penguatan Posisi Masyarakat Sipil

Tak dapat lagi kita menutupi kenyataan, permasalahan sosial yang terus masih tetap memburuk menimpa kehidupan masyarakat bawah/miskin, yang sejatinya menjadi ruang hidup organisasi-organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi massa, yang kini sering juga disebut dengan Civil Society Organization (CSO). Permasalahan ekonomi dan sosial yang meluas bersamaan dengan struktur pemerintahan yang memastikan berjalannya mekanisme demokrasi yang juga belum berdiri kokoh. Berkaitan dengan agenda penguatan masyarakat sipil, tak dipungkiri, militerisme, yang terbangun selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, belum sepenuhnya berhasil terbersihkan dari jalan raya demokrasi. Pemilu multi partai sudah berlangsung dua kali, dan kini diselenggarakan pula pemilihan presiden secara langsung. Namun, struktur militer sebagai penyokong utama militerisme di dalam wilayah masyarakat sipil masih merupakan hambatan untuk peningkatan kualitas demokrasi, keberadaan lembaga teritorial yang kokoh berdiri dan tak tersentuh oleh arus perubahan reformasi, membuat pengaruh kekuatan militer terhadap kekuasaan trias politika (ekskutif, legislatif dan yudikatif) dan juga ke dalam wilayah-wilayah masyarakat sipil masih dominan dan tidak bisa dipungkiri. Paling tidak, dengan struktur yang demikian, dia menjadi variabel yang harus diperhitungkan oleh pemerintahan yang sipil sekalipun dalam menentukan kebijakan-kebijakannya, ditambah lagi dengan dampak sosiologis dan psikologi yang tercipta selama masa kekuasaan Orde Baru.

Kalau disepakati, disamping militerisme, problem pokok yang sekarang sangat dihadapi kehidupan mayoritas rakyat sipil adalah globalisasi berserta ekses-eksesnya, primodialisme/feodalisme yang kadang mencuat dalam bentuk konflik horizontal di dalam masyarakat, dan ketidakpatutan-ketidakpatutan lembaga negara (korupsi, mempermainkan hukum demi kepentingan penguasa). Kesemua ini memberi akibat yang merugikan bagi semua kelompok sosial—semua sektor, ras, dan gender.

Agar tidak menjadi ahistoris, proses ini tidak terlepas dari sejarah negara dunia ketiga paska pembebasan kolonial, yang secara secara internal, belum menghasilkan pemerintahan yang secara organik berasal dari rakyat, yang senafas dengan penderitaan rakyat, dan berupaya keras demi kemajuan rakyat dan demokrasi, dan secara eksternal belum sepenuhnya berhasil menempatkan relasi Selatan-Utara dalam posisi yang seimbang, bekerjasama demi kemajuan, keadilan sosial dan perdamaian dunia.

Proses yang belum selesai ini menghasilkan pemerintahan yang bertentangan dengan basis sosialnya. Indonesia yang pernah bisa melakukan relasi dan sikap politik yang independen pada tahun 1949-1965, kini menjadi menjadi tergantung, sehingga pemerintah berkali-kali melakukan kebijakan yang kontraversial, seperti privatisasi, pencabutan subsidi yang merupakan bagian kebijakan arus utama ekonomi neoliberal, didalam penyelenggaraan negara yang belum sepenuhnya demokratis. Karena kontradiksi ini, tidak heran penerimaan rakyat terhadap pemerintahan yang baru naik tidak berlangsung lama. Dalam periode yang singkat sudah medapatkan resistensi-resistensi dari basisnya, dan tidak sedikit pemerintahan ini kemudian terjatuh oleh perlawanan rakyatnya akibat dampak-dampak kebijakan globaliasi dan neoliberal yang diterapkan, seperti banyak terjadi di negara Amerika Latin.

Semenjak tahun 1970-an muncul lah institusi yang kini dikenal sebagai Lembaga Sosial Masyarakat, yang melakukan advokasi, pengorganisiran dan penelitian-penelitan permasalahan sosial. Sepanjang tahun 1970-1990-an gerakan ini memainkan peran di dalam advokasi, mobilisasi meliputi berbagai sektor, ras, region terhadap persoalan yang dihadapi oleh rakyat, yang berbenturan langsung dengan modal bertaut dengan intrumen negara yang represif. Pembangunan organisasi massa di lapangan rakyat sipil dilakukan; namun, terdapat satu warna yang umum: menjaga jarak terhadap alternatif yang bersifat politis. Ilusi yang ditanamkan oleh penguasa Orde Baru secara sadar atau tidak sadar, dimamahbiak oleh lembaga swadaya masyarakat. Walau kerap berhadapan dengan negara, watak perjuangannya tidak politis. Ketika permasalahan rakyat telah akut dan berlarut-larut tidak banyak yang memiliki agenda penggantian terhadap kekuasaan yang ada dan menawarkan solusi alternatifnya, termasuk sistem alternatif yang ditawarkan. Tentu dengan perjuangan seperti ini menghasilkan output perjuangan yang berbeda pula.

Dengan menjauhkan rakyat dari alternatif perjuangan dan organisasi yang bersifat politis, membuat basis pengorganisiran tidak membuahkan masyarakat sipil yang kuat. Perjuangan menjadi fragmentatif, mayoritas terjebak kepada pemenuhan tuntutan yang mendesak yang dihadapi (advokasi kasus), tidak berkemampuan membangun wadah organisasi yang mampu merespon berbagai permasalahan, dan juga memiliki visi ke alternatif pembangunan kekuatan masyarakat sipil dan demokrasi. Ini terlihat dari warisan massa mengambang yang di plot oleh Orde Baru, tidak berhasil diselesaikan. Maraknya pengaruh politik uang, mobilisasi pemilih lebih kepada pencitraan yang lewat media, bukan berdasarkan program dan pengamatan historis perjuangan partai yang dipilih, yang kini banyak dikeluhkan para intelektual, adalalah termasuk konsekuensi perjuangan yang diambil sebelumnya. Dengan metode pemberdayaan masyarakat sipil seperti ini, tentu memiliki keterbatasan-keterbatasan basinya dan kualitas demokrasi yang diambil. Kualitas politik basis massa rakyat membentuk kualitas sistem demokrasi. Namun pengalaman dilapangan, sering pembicaraan tentang alternatif politik ini dihindarkan, dan sehingga mereproduksi gambaran politik yang mekanik dan vulgar: sebatas dukung-dukungan semata, wilayah pertarungan kepentingan yang sempit.

Kejatuhan Suharto, secara internal akibat gerakan mahasiswa yang kemudian meluas menjadi perlawanan seluruh rakyat, membuktikan kemampuan gerakan rakyat sipil yang sudah berwatak politis. Walaupun banyak mahasiswa berpuas diri menggambbarkan perjuangan mereka semata perjuangan moral semata, namun tidak bisa diingkari mereka telah memasuki wilayah pertarungan politis. Tujuan dan hasrat perjuangan bukan lagi advokasi dalam batas-batas domain kekuasan Suharto, namun melihat Suharto itu sendiri sebagai sumber masalah yang memberati kehidupan rakyat. Gerakan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari resultan perlawanan masa-masa sebelumnya. Dari sini sudah terlihat empiris, hanya gerakan yang memiliki karakter perjuangan keluar dari domain kekuasaan dan sistem yang ada sanggup membawa perubahan, dan tentu juga menuntut syarat lainnya, seperti keikutsertaan massa rakyat yang luas dalam perubahan.

Dari penelitian yang beberapa waktu lalu dilakukan oleh Demos yang melibatkan responden 350 aktivis dari berbagai kota, terlihat baik organisasi masyarakat sipil maupun lembaga swadaya masyarakat, mengalami keberjarakan dengan massa rakyat, yang seharusnya menjadi basisnya. Sehingga mengutip istilah Gramsci, mereka tidak menjalankan peran sebagai intelektual organik.

Ini tentu membuat kelemahan bagi kedua-duanya, terhadap lembaga swadaya masyarakat dan massa rakyat. Bagi lembaga swadaya masyarakat, keberadaan seperti ini tidak mampu melakukan agenda perubahan dalam rangka memperkuat posisi masyarakat sipil dan peningkatan kualitas demokrasi. Bagi massa rakyat, dia kehilangan salah instrumen pembantu yang sebenarnya memiliki syarat-syarat yang modern.
Tantangan bagi kita yang berkutat dalam lembaga masyarakat sipil untuk melakukan perbaikan, apakah kita bisa melakukan perubahan di dalam sejarah. Tidak lagi terfragmentatif berdasarkan wilayah profesionalitas masing-masing, tidak terjebak dalam merespon isu-isu yang mendesak semata, namun juga memiliki visi alternatif kedepan, dan tidak terjebak dan mereproduksi gambaran politik yang vulgar dan mekanik.(pius)

Book Launching and Discussion

Peluncuran Buku dan Diskusi Publik

MEMAHAMI REVOLUSI VENEZUELA

Galeri Publik IGJ, 2 Mei 2007

Budiman Soedjatmiko - ResPublica

Dika M Nusantara - SRMK

Pius Tumangger - IRASPI

Zely Ariane - SERIAL

Acara ini terselenggara berkat kerjasama

Institute for Global Justice dan Aliansi Muda Progresif