Belajar Dari Hugo Chavez

Pengantar Buku

Memahami Revolusi Venezuela, versi Indonesia diterbitkan oleh AMP dan IGJ April 2006

BELAJAR DARI HUGO CHAVEZ:

MEMBUAT REVOLUSI UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

Oleh: Bonnie Setiawan

Membaca buku ini, kita disadarkan bahwa Chavez senyatanya adalah seorang konstitusionalis. Di balik retorika revolusionernya, Chavez sesungguhnya adalah seorang revolusioner konstitusionalis. Dan yang hebat dari Chavez, konstitusi ini adalah pengejawantahan dari kekuatan konstituensi (nama lain dari rakyat banyak atau berbagai kelompok-kelompok kemasyarakatan yang memberikan mandat kepada sebuah pemerintah). Ia menyebutnya sebagai ‘konstitusi revolusioner” yang memberi legitimasi penuh agar kekuatan rakyat sebagai konstituen utama bisa bangkit dan kuat.

Apa yang terjadi saat ini di Venezuela, adalah unik dan spesial. Dan buku ini memberikan penjelasannya secara memadai dari orang yang paling bertanggungjawab terhadap gerak dan perkembangan politik mutakhir di Venezuela, Kol. (purn) Hugo Chavez Frias. Hugo Chavez adalah manusia unik, karena ia mematahkan banyak mitos revolusi. Sebagaimana diketahui, revolusi dalam kamus kiri adalah revolusi rakyat, di mana inisiator dan penggeraknya adalah kelas paling revolusioner dalam sistem kapitalisme, yaitu kelas buruh (Marx dan Lenin) dan kelas petani (Mao). Di luar itu adalah tabu, dan biasa disebut sebagai ‘petualang’ atau revisionis. Sejarah perebutan kekuasaan a’la Marxisme bersandar pada revolusi rakyat ini. Tanpa rakyat yang ber-revolusi, maka itu tidak bisa disebut sebagai revolusi. Apalagi istilah ‘kudeta’, adalah sesuatu yang tabu untuk dijalankan di dalam Marxisme, karena kudeta berarti petualangan borjuis kecil yang bersifat subyektivis. Karena itu misalnya gerakan G30S di tahun 1965 lewat kudeta, adalah tabu untuk dijalankan oleh PKI. PKI harus melalui revolusi rakyat untuk mencapai kekuasaan. Masih menjadi perdebatan, siapa yang memicu kudeta G30S. Akan tetapi kudeta jelas keluar dari pakem sebuah revolusi Marxis.

Beruntung bahwa Hugo Chavez bukanlah seorang Marxis. Dia juga bukan anggota Partai Komunis Venezuela atau partai Marxis lainnya, sehingga tidak bisa dihujat oleh partainya. Ia adalah anggota militer, Kolonel Parakomando (Kopassus kalau di Indonesia), yang mempunyai keberpihakan kepada rakyat kecil. Karenanya ia tidak bisa dicap revisionis atau petualang. Hugo Chavez dengan kelompok militernya, MBR 200 (Gerakan Bolivarian revolusioner) yaitu sebuah gerakan militer-sipil terkoordinir baik, yang memulai perubahan revolusioner di Venezuela. Mereka berasal dari taruna-taruna universitas militer yang lulus tahun 1970an (Chavez lulus tahun 1975), yang kemudian menjadi instruktur-instruktur militer yang menyemai ide revolusi kepada tentara-tentara muda angkatan 1980-1983. Inilah kelompok inti gerakan yang sampai sekarang menjaga keberlangsungan revolusi Bolivarian tersebut. Disamping itu, mereka mempunyai komite-komite Bolivarian, kelompok-kelompok kecil sipil yang merupakan sambungan mereka ke basis rakyat. Menurutnya, “Kami beranjak dari organisasi militer klandestin menjadi sebuah gerakan rakyat, kendati selalu ada sebuah kehadiran militer, itu adalah sebuah gerakan sipil-militer.”

Karena tidak berdasarkan kaidah kiri yang umum, maka pertama kali banyak orang tidak bisa mengidentifikasi siapa Hugo Chavez dan kelompoknya ini. Akan tetapi mereka maju terus dengan ide-idenya, khususnya ide-ide revolusioner dari Bapak Revolusi Amerika Latin, Simon Bolivar. Yang menarik, meskipun Chavez bukan seorang Marxis, ia juga bukan anti-Marxis. Ia juga bukan anti-komunis. Chavez adalah seorang kiri, yang mengambil banyak ide dari beragam orang-orang revolusioner, baik itu Komunis, Marxis, Populis, Nasionalis, dan lainnya. Katanya, “dengan Torrijos, saya menjadi seorang torrijista; dengan Velasco, saya menjadi seorang velasquista. Dan dengan Pinochet, saya menjadi seorang anti-pinochetista.” Chavez intinya adalah seorang progresif-revolusioner (meminjam istilah Bung Karno) yang terbakar hati dan jiwanya oleh penderitaan rakyat dan karenanya berkehendak berjuang merubah sistem agar bisa membawa kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat kecil. Ia lebih mirip seorang ‘eklektik’, seperti Bung Karno, yang meminjam dan memakai semua ide-ide revolusioner kiri, tetapi menjalankannya dengan gayanya sendiri.

Dan Chavez juga bukanlah sekedar petualang revolusioner, tetapi sungguh-sungguh menjalankan perebutan kekuasaan secara sistematis dan terencana. Pertama, lewat kudeta yang gagal di tahun 1992. Kedua, barulah mengikuti Pemilu yang dimenangkannya secara sukses di tahun 1998 lewat 56% suara. Keunikan Chavez adalah membalikkan proses, merebut kekuasaan dulu secara konstitusional, baru menjalankan revolusi. Alih-alih Chavez membangun kekuatan buruh dan tani, Chavez justru menjalankan proyek Majelis Konstitusi, sebuah kendaraan yang akan dipakainya untuk di kemudian hari menjalankan proses transisi politik ke tahap revolusi. Majelis Konstituante ini adalah alat untuk mengorganisir gerakan kerakyatan. Agendanya adalah meningkatkan standar kehidupan rakyat, mempertahankan kedaulatan nasional, dan memperkuat kekuasaan yang setara dengannya. Yang menarik ide ini berasal dari sebuah survei yang dijalankan terlebih dahulu terhadap sekitar 100.000 orang antara tahun 1996-1997 yang menyimpulkan bahwa “sebagian besar rakyat tidak menginginkan sebuah gerakan kekerasan, namun mereka lebih mengharapkan agar kami mengorganisir sebuah gerakan politik yang terstruktur untuk mengambil alih negeri melalui jalur yang tepat.” Inilah kiranya yang unik dari revolusi Bolivarian a’la Chavez, yaitu revolusi konstitusionalis, percaya kepada perebutan kekuasaan secara konstitusional, damai dan sesuai ‘rule of law’; sementara di lain pihak konsisten setia kepada amanat penderitaan rakyat sampai akhir (slogannya yang terakhir adalah “Sosialisme atau Mati”), serta merubah konstitusi dan Undang-undang yang konsisten dengan perjuangan tersebut.

Apa yang terjadi di Venezuela sekarang adalah sebuah proyek eksperimentasi bagi mewujudkan sebuah “Sosialisme Abad 21”, demikianlah yang dikatakannya setelah memenangkan Pemilu terakhirnya, Desember 2006. Apa yang menarik dari Chavez adalah sikapnya yang terbuka, tidak sektarian, tidak sempit, setia kepada rakyat kecil dan percaya kepada revolusi damai dan demokratis. Bagi banyak kalangan Marxis, ia akan tetap di cap sebagai revolusi Borjuis kecil. Tetapi mungkin itulah sumbangan Chavez, yaitu perubahan kekuasaan atau perubahan sosial bisa dilakukan lewat berbagai jalur, tidak harus melalui jalur Marxis klasik. Seperti yang dikatakannya sendiri oleh Chavez, “Saya adalah seorang manusia di tengah situasi khusus, dan hal terindah adalah seorang individu manusia yang hidup mampu memberi kontribusi terhadap pertumbuhan, kebangkitan kekuatan kolektif. Itulah yang sebenarnya!.”

Akan tetapi eksperimen Chavez masih akan menemui banyak hambatan, bukan saja dari musuh-musuh dalam negeri, tetapi juga dari musuh besarnya: Amerika Serikat. Khususnya pertanyaan kunci: apa yang terjadi bila misalnya Chavez terbunuh? Revolusi Bolivarian memang masih berhutang pada energi dan dedikasi seorang besar: Hugo Chavez. Tapi sampai kapan? Berbeda dengan di Kuba (di mana Chavez berguru kepada Fidel Castro), revolusinya berasal dari perjuangan bersenjata dan dikawal oleh Partai Komunis; maka apa yang terjadi di Venezuela lebih mengesankan tindakan “one man show” dengan kelompok militernya yang progresif dan konsisten. Meski demikian, eksperimen Venezuela dan Chavez-nya saat ini telah memberikan sumbangan nyata bagi pergerakan progresif rakyat sedunia, lewat karya-karya nyatanya yang tak terbantahkan, yaitu: naiknya kesejahteraan rakyat kecil di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur publik; berdaulatnya Venezuela di bidang migas dan kebijaksanaan ekonominya, khususnya dengan pertumbuhan ekonominya yang tinggi (10%) di luar resep ‘Konsensus Washington’; kebijakan luar negeri dan regionalnya (ALBA) yang mandiri dan anti-AS; serta telah adanya konstitusi dan perundang-undangan yang pro-rakyat. Buku ini adalah penjelas terbaik tentang apa dan bagaimana Hugo Chavez dan Revolusi Bolivarian. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Chavez diberi umur yang panjang sampai ia bisa mensejahterakan rakyat Venezuela seluruhnya, sehingga Sosialisme abad-21nya bisa benar-benar terwujud. ***

Maksimalisasi Kekuatan Masyarakat Sipil

Tak dapat lagi kita menutupi kenyataan, permasalahan sosial yang terus masih tetap memburuk menimpa kehidupan masyarakat bawah/miskin, yang sejatinya menjadi ruang hidup organisasi-organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi massa, yang kini sering juga disebut dengan Civil Society Organization (CSO). Permasalahan ekonomi dan sosial yang meluas bersamaan dengan struktur pemerintahan yang memastikan berjalannya mekanisme demokrasi yang juga belum berdiri kokoh. Berkaitan dengan agenda penguatan masyarakat sipil, tak dipungkiri, militerisme, yang terbangun selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru, belum sepenuhnya berhasil terbersihkan dari jalan raya demokrasi.

Pemilu multi partai sudah berlangsung dua kali, pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung telah pula diselenggarakan. Namun, struktur militer sebagai penyokong utama militerisme di dalam wilayah masyarakat sipil masih merupakan hambatan untuk peningkatan kualitas demokrasi, keberadaan lembaga teritorial yang kokoh berdiri dan tak tersentuh oleh arus perubahan reformasi, membuat pengaruh kekuatan militer terhadap kekuasaan trias politika (ekskutif, legislatif dan yudikatif) dan juga ke dalam wilayah-wilayah masyarakat sipil masih dominan dan tidak bisa dipungkiri. Paling tidak, dengan struktur yang demikian, dia menjadi variabel yang harus diperhitungkan oleh pemerintahan yang sipil sekalipun dalam menentukan kebijakan-kebijakannya, ditambah lagi dengan dampak sosiologis dan psikologi yang tercipta selama masa kekuasaan Orde Baru.

Kalau disepakati, disamping militerisme, problem pokok yang sekarang sangat dihadapi kehidupan mayoritas rakyat sipil adalah globalisasi berserta ekses-eksesnya, primodialisme/feodalisme yang kadang mencuat dalam bentuk konflik horizontal di dalam masyarakat, dan ketidakpatutan-ketidakpatutan lembaga negara (korupsi, mempermainkan hukum demi kepentingan penguasa). Kesemua ini memberi akibat yang merugikan bagi semua kelompok sosial—semua sektor, ras, dan gender.

Agar tidak menjadi ahistoris, proses ini tidak terlepas dari sejarah negara dunia ketiga paska pembebasan kolonial, yang secara secara internal, belum menghasilkan pemerintahan yang secara organik berasal dari rakyat, yang senafas dengan penderitaan rakyat, dan berupaya keras demi kemajuan rakyat dan demokrasi, dan secara eksternal belum sepenuhnya berhasil menempatkan relasi Selatan-Utara dalam posisi yang seimbang, bekerjasama demi kemajuan, keadilan sosial dan perdamaian dunia.

Proses yang belum selesai ini menghasilkan pemerintahan yang bertentangan dengan basis sosialnya. Indonesia yang pernah bisa melakukan relasi dan sikap politik yang independen pada tahun 1949-1965, kini menjadi menjadi tergantung, sehingga pemerintah berkali-kali melakukan kebijakan yang kontraversial, seperti privatisasi, pencabutan subsidi yang merupakan bagian kebijakan arus utama ekonomi neoliberal, didalam penyelenggaraan negara yang belum sepenuhnya demokratis. Karena kontradiksi ini, tidak heran penerimaan rakyat terhadap pemerintahan yang baru naik tidak berlangsung lama. Dalam periode yang singkat sudah medapatkan resistensi-resistensi dari basisnya, dan tidak sedikit pemerintahan ini kemudian terjatuh oleh perlawanan rakyatnya akibat dampak-dampak kebijakan globaliasi dan neoliberal yang diterapkan, seperti banyak terjadi di negara Amerika Latin.

Semenjak tahun 1970-an muncul lah institusi yang kini dikenal sebagai Lembaga Sosial Masyarakat, yang melakukan advokasi, pengorganisiran dan penelitian-penelitan permasalahan sosial. Sepanjang tahun 1970-1990-an gerakan ini memainkan peran di dalam advokasi, mobilisasi meliputi berbagai sektor, ras, region terhadap persoalan yang dihadapi oleh rakyat, yang berbenturan langsung dengan modal bertaut dengan intrumen negara yang represif. Pembangunan organisasi massa di lapangan rakyat sipil dilakukan; namun, terdapat satu warna yang umum: menjaga jarak terhadap alternatif yang bersifat politis. Ilusi yang ditanamkan oleh penguasa Orde Baru secara sadar atau tidak sadar, dimamahbiak oleh lembaga swadaya masyarakat. Walau kerap berhadapan dengan negara, watak perjuangannya tidak politis. Ketika permasalahan rakyat telah akut dan berlarut-larut tidak banyak yang memiliki agenda penggantian terhadap kekuasaan yang ada dan menawarkan solusi alternatifnya, termasuk sistem alternatif yang ditawarkan. Tentu dengan perjuangan seperti ini menghasilkan output perjuangan yang berbeda pula.

Dengan menjauhkan rakyat dari alternatif perjuangan dan organisasi yang bersifat politis, membuat basis pengorganisiran tidak membuahkan masyarakat sipil yang kuat. Perjuangan menjadi fragmentatif, mayoritas terjebak kepada pemenuhan tuntutan yang mendesak yang dihadapi (advokasi kasus), tidak berkemampuan membangun wadah organisasi yang mampu merespon berbagai permasalahan, dan juga memiliki visi ke alternatif pembangunan kekuatan masyarakat sipil dan demokrasi. Ini terlihat dari warisan massa mengambang yang di plot oleh Orde Baru, tidak berhasil diselesaikan. Maraknyaknya pengaruh politik uang, mobilisasi pemilih lebih kepada pencitraan yang lewat media, bukan berdasarkan program dan pengamatan historis perjuangan partai yang dipilih, yang kini banyak dikeluhkan para intelektual, adalalah termasuk konsekuensi perjuangan yang diambil sebelumnya. Dengan metode pemberdayaan masyarakat sipil seperti ini, tentu memiliki keterbatasan-keterbatasan basinya dan kualitas demokrasi yang diambil. Kualitas politik basis massa rakyat membentuk kualitas sistem demokrasi. Namun pengalaman dilapangan, sering pembicaraan tentang alternatif politik ini dihindarkan, dan sehingga mereproduksi gambaran politik yang mekanik dan vulgar: sebatas dukung-dukungan semata, wilayah pertarungan kepentingan yang sempit.

Kejatuhan Suharto, secara internal akibat gerakan mahasiswa yang kemudian meluas menjadi perlawanan seluruh rakyat, membuktikan kemampuan gerakan rakyat sipil yang sudah berwatak politis. Walaupun banyak mahasiswa berpuas diri menggambbarkan perjuangan mereka semata perjuangan moral semata, namun tidak bisa diingkari mereka telah memasuki wilayah pertarungan politis. Tujuan dan hasrat perjuangan bukan lagi advokasi dalam batas-batas domain kekuasan Suharto, namun melihat Suharto itu sendiri sebagai sumber masalah yang memberati kehidupan rakyat. Gerakan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari resultan perlawanan masa-masa sebelumnya. Dari sini sudah terlihat empiris, hanya gerakan yang memiliki karakter perjuangan keluar dari domain kekuasaan dan sistem yang ada sanggup membawa perubahan, dan tentu juga menuntut syarat lainnya, seperti keikutsertaan massa rakyat yang luas dalam perubahan.

Dari penelitian yang beberapa waktu lalu dilakukan oleh Demos yang melibatkan responden 350 aktivis dari berbagai kota, terlihat baik organisasi masyarakat sipil maupun lembaga swadaya masyarakat, mengalami keberjarakan dengan massa rakyat, yang seharusnya menjadi basisnya. Sehingga mengutip istilah Gramsci, mereka tidak menjalankan peran sebagai intelektual organik.

Ini tentu membuat kelemahan bagi kedua-duanya, terhadap lembaga swadaya masyarakat dan massa rakyat. Bagi lembaga swadaya masyarakat, keberadaan seperti ini tidak mampu melakukan agenda perubahan dalam rangka memperkuat posisi masyarakat sipil dan peningkatan kualitas demokrasi. Bagi massa rakyat, dia kehilangan salah instrumen pembantu yang sebenarnya memiliki syarat-syarat yang modern.

Tantangan bagi kita yang berkutat dalam lembaga masyarakat sipil untuk melakukan perbaikan, apakah kita bisa melakukan perubahan di dalam sejarah. Tidak lagi terfragmentatif berdasarkan wilayah profesionalitas masing-masing, tidak terjebak dalam merespon isu-isu yang mendesak semata, namun juga memiliki visi alternatif kedepan, dan tidak terjebak dan mereproduksi gambaran politik yang vulgar dan mekanik. (pius tumangger)

tulisan ini dibuat pada tahun 2004, namun kelihatannya masih relevan dengan situasi sekarang.